RIAU – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendorong wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mendapat prioritas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai penting agar anak-anak di wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar turut merasakan manfaat program nasional tersebut secara merata.
Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menyampaikan hal itu dalam Rapat Monitoring Percepatan Pelaksanaan Program MBG Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (6/11/2026).
Dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi tersebut, Muzamil menekankan perlunya penyesuaian pelaksanaan MBG dengan kondisi geografis Kepulauan Meranti. Menurutnya, karakteristik wilayah kepulauan membutuhkan pola pelayanan dan dukungan infrastruktur yang berbeda dibandingkan daerah daratan.
Sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian meliputi keterbatasan infrastruktur dasar, akses air bersih, pasokan listrik, jaringan telekomunikasi, distribusi bahan pangan, hingga ketersediaan tenaga profesional untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Meranti memiliki karakteristik berbeda dengan daerah daratan. Tantangannya cukup kompleks, mulai dari infrastruktur, air bersih, elektrifikasi, jaringan komunikasi hingga ketersediaan bahan baku. Ini perlu menjadi perhatian bersama agar pelaksanaan MBG benar-benar optimal,” ujar Muzamil.
Ia menilai keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah dapur atau SPPG. Kesiapan fasilitas, kelancaran operasional, serta kualitas makanan yang diterima penerima manfaat juga harus menjadi perhatian utama.
Karena itu, Pemkab Kepulauan Meranti mengusulkan pembentukan forum koordinasi khusus yang melibatkan pemerintah provinsi, Badan Gizi Nasional (BGN), dan pemerintah kabupaten/kota. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk membahas persoalan teknis sekaligus merumuskan solusi sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
“Kami berharap ada forum khusus untuk membahas persoalan daerah secara mendalam dan mencari solusi bersama. Jangan sampai jumlah dapur terus bertambah, tetapi dalam pelaksanaannya justru bermasalah,” katanya.
Selain kesiapan infrastruktur, Muzamil juga menyoroti pentingnya pengaturan rantai pasok bahan pangan. Kondisi geografis kepulauan membuat distribusi sejumlah komoditas, seperti sayuran, buah-buahan, telur, ikan, dan daging, membutuhkan penanganan khusus agar kualitasnya tetap terjaga hingga diterima dapur MBG.
Pemkab Meranti berharap pengadaan bahan pangan dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah sekaligus membuka peluang lebih besar bagi produk pangan lokal untuk masuk dalam rantai pasok program tersebut.
Dengan demikian, pelaksanaan MBG tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat bagi aktivitas ekonomi di daerah.
Muzamil turut meminta rencana penerapan pola pelayanan prasmanan dikaji sesuai kondisi satuan pendidikan. Terutama di sekolah dengan jumlah siswa yang besar, pengaturan antrean, waktu makan, kebersihan lingkungan, serta pengelolaan peralatan makan perlu dipersiapkan dengan baik.
Menurutnya, model pelayanan tersebut harus mampu memberikan kenyamanan kepada siswa tanpa mengganggu waktu istirahat maupun kegiatan belajar mengajar.
Meski terdapat sejumlah tantangan, Pemkab Kepulauan Meranti menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan MBG. Muzamil bahkan menyambut baik kebijakan yang menempatkan wilayah 3T sebagai salah satu sasaran prioritas pemerataan program.
“Kami sepakat apabila wilayah 3T menjadi prioritas. Anak-anak di pulau-pulau terluar sangat membutuhkan program ini, baik untuk mendukung pemenuhan gizi maupun pendidikan mereka,” ungkapnya.
Dukungan tersebut juga disertai komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program. Pemkab Meranti mendukung penegakan aturan terhadap unit pelayanan yang tidak memenuhi ketentuan, dengan tetap mengacu pada hasil audit dan rekomendasi objektif tim pengawas terpadu.
Sementara itu, Sekda Provinsi Riau Syahrial Abdi menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mempercepat pelaksanaan MBG di seluruh wilayah Riau. Penguatan tata kelola, pengawasan berkala, dan evaluasi terpadu diperlukan agar setiap SPPG menjalankan pelayanan sesuai standar operasional yang ditetapkan.
Dalam rapat tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kelas I Riau, Ranto, turut memaparkan perkembangan kebijakan terbaru BGN. Salah satunya terkait rencana uji coba model pelayanan MBG di SD Islam Unggul As-Syakirien, Pekanbaru.
Ranto juga menjelaskan pedoman mengenai higiene sanitasi serta batas kelayakan konsumsi makanan sebagai bagian dari upaya menjaga mutu pelayanan dan keamanan pangan bagi penerima manfaat.
Di sisi lain, BGN mencatat pencabutan moratorium pengembangan SPPG dengan penambahan 87 unit baru di Provinsi Riau. Penambahan tersebut diprioritaskan untuk kawasan 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Muzamil berharap kebijakan penambahan SPPG tersebut turut memberikan ruang bagi wilayah kepulauan, termasuk pulau-pulau terluar di Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Kami sangat mendukung MBG karena manfaatnya besar, mulai dari pemenuhan gizi, penanganan stunting hingga membuka kesempatan kerja. Namun, seluruh kendala harus dibahas dan dicarikan solusi bersama agar program ini benar-benar berkualitas dan menjangkau masyarakat hingga pulau-pulau terluar,” tuturnya.
Bagi Pemkab Kepulauan Meranti, pemerataan pelaksanaan MBG menjadi bagian penting agar manfaat program tidak hanya dirasakan masyarakat di wilayah perkotaan dan daratan, tetapi juga menjangkau anak-anak yang tinggal di kawasan kepulauan dan daerah terluar.
