JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan kendaraan pengangkut makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dibebankan ke anggaran operasional Rp3.000 per penerima manfaat.
Ketentuan tersebut menempatkan kendaraan distribusi sebagai fasilitas wajib yang harus disediakan mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain kendaraan, mitra juga bertanggung jawab menyediakan gedung dapur, perlengkapan memasak, serta peralatan pendukung pelayanan makanan.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan kebijakan tersebut merupakan pengembalian aturan awal pelaksanaan MBG, bukan ketentuan yang sepenuhnya baru.
“Dihapusnya biaya kendaraan dari pagu operasional Rp3.000 per hari per penerima manfaat bukan hal baru.”
“Kami mengembalikan kebijakan ini sebagaimana mestinya yang pernah berlaku ketika awal launching program MBG,” kata Tysa dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (7/11).
Kendaraan Menjadi Kewajiban Mitra SPPG
BGN merujuk Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Nomor 2 Tahun 2024 serta Nomor 1 Tahun 2025 sebagai dasar pengaturan fasilitas operasional dapur MBG.
Kedua keputusan tersebut tidak mencantumkan kendaraan sebagai komponen yang dapat dibiayai melalui anggaran operasional SPPG.
“Ini tertera di keputusan Deputi Dialur Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 1 Tahun 2025 yang tidak pernah sekalipun menyebutkan bahwa kendaraan adalah bagian dari biaya operasional,” tegasnya.
Tysa mengakui aturan sempat mengalami perubahan melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025 yang memasukkan biaya sewa kendaraan dalam komponen operasional.
Namun, hasil evaluasi internal membuat BGN memutuskan mengembalikan kendaraan ke dalam kategori fasilitas yang wajib disediakan mitra.
“Setelah kami kaji lebih dalam lagi, sebaiknya memang kendaraan tidaklah dimasukkan ke dalam biaya operasional, karena kendaraan adalah hal yang wajib dipenuhi SPPG sejak mulai beroperasi,” kata Tysa.
Batas Operasional MBG Rp3.000 per Penerima
Sebelumnya, BGN menetapkan plafon biaya operasional dapur MBG maksimal Rp3.000 per penerima manfaat setiap hari untuk mengendalikan pengeluaran program.
Kebijakan ini menggantikan sistem penggantian biaya berdasarkan pengeluaran aktual atau at cost yang sebelumnya tidak memiliki batas maksimal.
Melalui skema baru, besaran anggaran operasional setiap SPPG dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat yang benar-benar dilayani.
Pengelolaan dana tersebut mencakup kebutuhan perencanaan menu, pembelian bahan pangan, proses memasak, hingga pendistribusian makanan.
BGN menilai pembatasan anggaran diperlukan agar penggunaan dana lebih terukur dan tidak melampaui alokasi yang telah ditetapkan pemerintah.***
