Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) berupaya memperbaiki pemerataan pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menata persebaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan dapur di wilayah tertentu, sekaligus memastikan masyarakat di daerah yang masih membutuhkan dapat memperoleh akses pelayanan secara optimal.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, mengatakan bahwa persebaran SPPG harus disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat dan kebutuhan pelayanan di setiap wilayah.
Menurut Prima, konsentrasi dapur MBG yang terlalu tinggi di satu daerah dapat menimbulkan ketidakseimbangan distribusi. Di sisi lain, masih terdapat wilayah yang membutuhkan penambahan akses pelayanan agar seluruh kelompok sasaran dapat terjangkau.
“Prinsipnya, kami ingin memastikan pelayanan MBG berjalan secara merata. Jangan sampai terdapat wilayah dengan jumlah SPPG yang terlalu padat, sementara di wilayah lain masih terdapat kebutuhan penerima manfaat yang belum terlayani secara optimal. Penataan ini harus dilakukan berdasarkan data dan kondisi riil di lapangan,” jelas Prima, Minggu (8/11/2026).
Untuk mewujudkan pemerataan tersebut, BGN akan menggunakan sistem penilaian atau grading sebagai instrumen evaluasi terhadap kondisi operasional SPPG. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah dapur, kapasitas produksi, jangkauan distribusi, dan jumlah penerima manfaat.
Melalui mekanisme ini, BGN dapat memetakan wilayah yang memiliki jumlah SPPG terlalu padat maupun daerah yang masih membutuhkan tambahan pelayanan. Hasil evaluasi nantinya menjadi dasar dalam menentukan kebijakan penataan agar keberadaan dapur MBG lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Tahap pertama pelaksanaan grading akan difokuskan di Pulau Jawa. Wilayah tersebut dipilih karena memiliki konsentrasi SPPG yang relatif tinggi sehingga membutuhkan penataan berdasarkan kapasitas dan kebutuhan penerima manfaat.
Prima menambahkan bahwa pertumbuhan jumlah dapur MBG harus diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan. Setiap SPPG harus mampu menjaga kapasitas produksi, kualitas makanan, dan standar keamanan pangan dalam menjalankan pelayanan.
BGN berharap penataan berbasis data tersebut dapat membuat distribusi Program MBG berjalan lebih efektif dan proporsional. Dengan demikian, perluasan program tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah dapur, tetapi juga memastikan pemerataan akses dan kualitas pelayanan bagi seluruh penerima manfaat.
