Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi angkat bicara mengenai pembatalan rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Ia mengaku belum membahas keputusan tersebut secara langsung dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin.
Dudy mengatakan belum bertemu dengan Bobby untuk membicarakan lebih lanjut pengadaan armada KRL. Karena itu, ia belum bersedia memberikan banyak komentar terkait keputusan KAI membatalkan impor kereta bekas tersebut.
“Saya belum ketemu sama Dirut KAI,” ujar Dudy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Meski demikian, Dudy memastikan akan segera menjadwalkan pertemuan dengan Bobby dan jajaran KAI. Menurutnya, kebutuhan tambahan rangkaian KRL di Indonesia harus segera dipenuhi.
“Secepatnya ya (akan menjadwalkan pertemuan), karena kita kan memang membutuhkan kereta secepatnya,” tegasnya.
KAI Pastikan Tidak Impor KRL Bekas
Sebelumnya, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin memastikan perusahaan tidak akan melanjutkan rencana impor KRL bekas dari Jepang. Ia menegaskan pengadaan armada kereta untuk masyarakat harus menggunakan unit baru.
“Nggak ada, kita nggak impor bekas. Pokoknya buat rakyat harus yang baru,” ujar Bobby saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).
Bobby menjelaskan, KAI membutuhkan total 23 trainset atau rangkaian KRL baru untuk memenuhi kebutuhan operasional. Dari jumlah tersebut, sebanyak delapan trainset masuk kategori mendesak untuk segera dipenuhi.
KAI menargetkan pengadaan seluruh 23 rangkaian KRL baru tersebut dapat dipercepat dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun ke depan.
“Banyak, jadi ada 8 yang urgent kemudian total 23 trainset. Kita akan percepat 2 sampai 3 tahun 23 trainset baru,” jelas Bobby.
KRL Baru Akan Dipasok dari Industri Dalam Negeri
Dalam rencana pengadaan tersebut, KAI akan mengutamakan produk buatan dalam negeri melalui PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.
Meski demikian, Bobby tidak menutup kemungkinan adanya kerja sama dengan pihak luar negeri untuk membantu memenuhi kebutuhan armada KRL.
Dengan pembatalan impor kereta bekas Jepang, KAI kini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan armada melalui pengadaan unit baru. Sementara itu, koordinasi antara Kementerian Perhubungan dan KAI akan menjadi bagian penting dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan transportasi publik tersebut.
