BIAK NUMFOR – Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Biak Numfor, Papua, diperketat melalui pemeriksaan terhadap sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah tersebut diawali dengan rapat koordinasi Satgas MBG yang berlangsung di Swiss-Belhotel Biak, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan dibuka Staf Ahli III Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor, Aner Alfred Ringgo Rumakito, mewakili Bupati Biak Numfor.
Kegiatan ini melibatkan Jenewa Madani Indonesia, UNICEF Papua, Satgas MBG, serta dukungan Pemerintah Jepang.
Koordinasi tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesehatan SPPG sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ.
Kualitas dan keamanan makanan menjadi prioritas
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari banyaknya makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat.
Aspek kualitas makanan, kebersihan dapur, keamanan pangan, serta pemenuhan standar kesehatan harus menjadi perhatian seluruh pengelola SPPG.
Program prioritas nasional ini menyasar anak sekolah, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok masyarakat penerima manfaat lainnya.
“Keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga dari kualitas, kebersihan, dan keamanan makanan yang diterima masyarakat,” ujarnya seperti dilansir RRI.
Tiga fokus utama pemeriksaan SPPG
Dalam arahannya, pemerintah daerah menekankan tiga hal penting yang harus menjadi pedoman tim inspeksi, yaitu:
1. Pemeriksaan menyeluruh: Seluruh SPPG harus diperiksa secara objektif untuk memastikan pemenuhan standar operasional yang berlaku.
2. Koordinasi lintas instansi: Satgas MBG, Badan Gizi Nasional (BGN), dan organisasi perangkat daerah harus bekerja sama agar pengawasan berjalan efektif.
3. Tindak lanjut temuan: Setiap kekurangan wajib disertai rekomendasi perbaikan yang terukur dan dilaporkan sesuai mekanisme.
Pemeriksaan tersebut bukan sekadar mencari kesalahan pengelola, melainkan memastikan makanan yang disajikan kepada masyarakat aman dan memenuhi standar kualitas.
“Inspeksi ini bukan semata-mata mencari kekurangan, tetapi memastikan setiap dapur SPPG mampu memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas kepada masyarakat,” tegasnya.
Sembilan SPPG diperiksa hingga akhir November
Sekretaris Satgas MBG Biak Numfor, Kamarudin, menjelaskan bahwa sembilan SPPG di wilayah tersebut menjadi sasaran pemeriksaan.
Seluruh rangkaian inspeksi ditargetkan rampung paling lambat 30 November 2026.
Sementara itu, laporan hasil pemeriksaan harus disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional paling lambat 30 Desember 2026.
Kamarudin menegaskan bahwa pemeriksaan telah disosialisasikan kepada seluruh kepala SPPG agar masing-masing pengelola memiliki waktu mempersiapkan persyaratan.
“Inspeksi ini sifatnya tidak mendadak. Hari ini kita kumpulkan seluruh kepala SPPG agar mereka mempersiapkan diri terlebih dahulu,” ujar Kamarudin.
Enam instansi dilibatkan, ada 14 poin penilaian
Pengawasan melibatkan tim gabungan dari enam unsur instansi pemerintah dan lembaga terkait, meliputi:
1. Inspektorat.
2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
3. Dinas Lingkungan Hidup.
4. Dinas Kesehatan.
5. Dinas Pendidikan.
6. KKP.
Tim akan menggunakan 14 indikator penilaian yang sebelumnya telah disosialisasikan kepada para pengelola SPPG.
Pemeriksaan mencakup kelengkapan dokumen legalitas, pengelolaan lingkungan, standar kesehatan, hingga keamanan dan kualitas gizi makanan.
Hasil pemeriksaan sembilan SPPG akan dikelompokkan berdasarkan tiga kategori penilaian sebagai berikut:
- Hijau (Baik): SPPG memenuhi standar dan persyaratan yang ditentukan.
- Kuning (Perlu Perbaikan): Masih terdapat kekurangan yang harus segera dibenahi.
- Merah (Tidak Memenuhi Syarat): SPPG tidak memenuhi ketentuan sehingga operasionalnya dapat dihentikan.
Kamarudin mengingatkan seluruh pengelola agar tidak mengabaikan persyaratan administrasi maupun standar kesehatan dan keamanan pangan.
“Jangan sampai mendapat nilai merah, karena itu berarti operasional SPPG akan dihentikan. Lengkapi persyaratan agar hasilnya baik untuk kepentingan masyarakat kita bersama,” ungkapnya mengakhiri.
Pemeriksaan ini diharapkan memperkuat pengawasan pelaksanaan MBG di Biak Numfor sekaligus mencegah risiko gangguan kesehatan akibat makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.***
