Jakarta – Pimpinan DPR RI resmi menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari 120 anggota DPR yang berasal dari delapan fraksi. Usulan tersebut rencananya akan dibacakan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).

Penerimaan usulan itu berlangsung dalam rapat di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa bersama Cucun Ahmad Syamsurijal.

Saan menjelaskan, berdasarkan jumlah tanda tangan yang diserahkan oleh perwakilan masing-masing pengusul, terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang mendukung pengajuan HMP tersebut.

“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan.

- Advertisement -

Adapun rincian anggota DPR yang menandatangani usulan tersebut berasal dari Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 orang, Fraksi Partai Golkar 11 orang, Fraksi Gerindra 11 orang, Fraksi NasDem 19 orang, Fraksi PKB 18 orang, Fraksi PKS 28 orang, Fraksi PAN satu orang, dan Fraksi Partai Demokrat 18 orang.

“Dari Fraksi PDI Perjuangan 14 orang, Fraksi Partai Golkar 11 orang, Fraksi Gerindra 11 orang, Fraksi NasDem 19 orang, Fraksi PKB 18 orang, Fraksi PKS 28 orang, Fraksi PAN 1 orang, dan Fraksi Partai Demokrat 18 orang. Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” sambungnya.

Saan menegaskan pimpinan DPR menghormati hak konstitusional anggota dewan untuk mengajukan HMP. Setelah menerima usulan tersebut, pimpinan DPR akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku.

Ia menjelaskan, pengajuan tersebut merujuk pada Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI.

Sementara itu, substansi usulan HMP berkaitan dengan Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3, yakni hak DPR untuk menyampaikan pendapat mengenai Wakil Presiden yang dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

“Kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI. Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” jelas Saan.

“Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” imbuhnya.

Dalam rapat tersebut, delapan fraksi DPR turut mengirimkan perwakilan. Fraksi PDI Perjuangan diwakili Abidin Fikri dan Dolfie Othniel Frederic. Fraksi Gerindra diwakili Aziz Subekti dan Bahtra Banong, sedangkan Fraksi Golkar diwakili Ahmad Doli Kurnia, Ahmad Irawan, Bambang Patijaya, dan Abraham Sirdjadja.

Selanjutnya, Fraksi NasDem diwakili Fauzi Amro, Sugeng Suparwoto, Martin Manurung, dan Ujung Bey. Fraksi PKB diwakili M. Khozin dan Sudjatmiko.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat diwakili Benny K. Harman dan Hinca Pandjaitan. Fraksi PKS diwakili Mardani Ali Sera, sedangkan Fraksi PAN diwakili Syarifudin Sudding.

Dengan diterimanya usulan tersebut, proses selanjutnya akan mengikuti tahapan dan mekanisme yang berlaku di DPR. Pengajuan HMP ini berkaitan dengan polemik persyaratan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, penerimaan usulan tersebut belum berarti DPR telah mengambil keputusan untuk memberhentikan Wakil Presiden.