Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengaku mendapat saran dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperjuangkan keabsahan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Syahganda menilai Prabowo tidak mungkin menganjurkan Gibran menempuh langkah hukum tersebut. Menurutnya, pandangan hukum pemerintah mengenai polemik ijazah Gibran telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Syahganda terlebih dahulu menyinggung pernyataan Yusril yang menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait perkara ijazah Gibran telah bersifat final. Karena itu, menurut Yusril, tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mengubah kedua putusan tersebut.
“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong. Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril,” kata Syahganda kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Ia kemudian menyatakan bahwa pandangan Yusril sebagai menteri yang menangani bidang hukum mencerminkan pandangan hukum Presiden Prabowo. Atas dasar itu, Syahganda menilai tidak mungkin Prabowo menyarankan Gibran kembali menempuh perlawanan hukum melalui PTUN.
“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran,” ujarnya.
Sebelumnya, Gibran mengungkapkan bahwa dirinya mendapat saran dari Prabowo untuk tetap memperjuangkan persoalan ijazah SMA melalui PTUN. Ia menyebut akan menghadirkan dokumen pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga jenjang sarjana.
Gibran juga mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait langkah hukum terhadap putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya.
“Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” ujar Gibran.
Di sisi lain, Yusril sebelumnya telah menjelaskan pandangan hukumnya mengenai perkara tersebut. Ia menyebut putusan MK dan MA merupakan putusan dari lembaga peradilan tertinggi yang bersifat final dan mengikat.
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” lanjutnya.
Yusril juga menyatakan tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap kedua putusan tersebut. Ia beralasan Gibran bukan merupakan pihak tergugat intervensi dalam perkara di MA sehingga tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan upaya hukum tersebut.
“Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu. Oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding,” kata Yusril.
Perbedaan pernyataan tersebut memunculkan dua penjelasan mengenai saran yang disebut Gibran berasal dari Prabowo. Syahganda merujuk pada pandangan hukum Yusril, sementara Gibran sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden menyarankannya tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui PTUN.
