Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengevaluasi kapasitas pelayanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui mekanisme grading atau penilaian sarana dan prasarana dapur. Kebijakan ini bertujuan memastikan jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai dengan kemampuan fasilitas masing-masing SPPG.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan, penilaian akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, BGN memprioritaskan SPPG di Pulau Jawa yang telah melayani sedikitnya 2.500 penerima manfaat. Langkah tersebut diambil karena jumlah dapur SPPG di wilayah Jawa relatif lebih terkonsentrasi dibandingkan daerah lainnya.
Menurut Tysa, mekanisme grading tidak hanya memperhitungkan jumlah makanan yang mampu diproduksi, tetapi juga kesiapan fasilitas dapur dalam menunjang proses pengolahan dan penyimpanan makanan. Aspek tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas sekaligus keamanan pangan bagi penerima manfaat MBG.
“Grading ini dilakukan untuk memastikan setiap SPPG melayani penerima manfaat sesuai dengan kapasitas sarana dan prasarana yang dimiliki. Penilaian tidak hanya melihat jumlah makanan yang diproduksi, tetapi juga kesiapan fasilitas dapur yang berkaitan langsung dengan kualitas dan keamanan pangan,” ujar Tysa dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Salah satu komponen yang menjadi perhatian dalam penilaian adalah ketersediaan serta kelayakan peralatan operasional dapur. Fasilitas seperti kompor dan chiller menjadi bagian dari indikator untuk mengukur kemampuan SPPG dalam mengolah dan menangani makanan secara aman.
Dengan kebijakan ini, jumlah penerima manfaat yang dilayani setiap SPPG dapat disesuaikan berdasarkan kondisi fasilitas sebenarnya. Dapur dengan peralatan terbatas tidak seharusnya dipaksakan melayani penerima manfaat melebihi kapasitas operasionalnya.
“Sebagai contoh, apabila sebuah SPPG hanya memiliki jumlah kompor yang terbatas atau kapasitas chiller yang lebih kecil, maka jumlah penerima manfaat yang dilayani juga perlu disesuaikan. Prinsipnya, kapasitas pelayanan harus sebanding dengan kemampuan fasilitas dapur agar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga,” jelas Tysa.
Proses penilaian akan ditetapkan oleh BGN Pusat melalui pemantauan langsung ke setiap SPPG. Hasil grading nantinya menjadi dasar evaluasi berdasarkan kondisi riil di lapangan, sehingga kapasitas pelayanan masing-masing dapur dapat ditentukan secara lebih terukur.
Tysa berharap mekanisme tersebut dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan MBG sekaligus memperkuat tata kelola operasional SPPG. Penyesuaian kapasitas juga diharapkan membuat distribusi layanan lebih sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat dan kemampuan setiap dapur.
“Melalui mekanisme grading, BGN terus memperkuat pengawasan dan tata kelola SPPG agar pelaksanaan program MBG tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga mengutamakan kualitas layanan serta keamanan pangan,” ujar Tysa.
