Jakarta – Pemerintah menempatkan Muhammadiyah sebagai salah satu mitra strategis dalam mempercepat pembangunan nasional. Kontribusi organisasi tersebut selama lebih dari satu abad di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengatakan penguatan kerja sama dengan Muhammadiyah sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Menurutnya, pembangunan nasional harus diarahkan untuk menghadirkan kesejahteraan, keadilan sosial, serta kehidupan yang bermartabat bagi seluruh masyarakat.
“Pernyataan Presiden tersebut memberi arti bahwa pembangunan nasional harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan kemaslahatan umat,” ujar Syahganda dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).
Syahganda menilai Muhammadiyah bukan hanya organisasi keagamaan, tetapi juga bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang konsisten berkontribusi dalam pembangunan bangsa selama lebih dari satu abad.
Peran tersebut terlihat melalui jaringan lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, berbagai kegiatan sosial, hingga program pemberdayaan masyarakat. Kontribusi itu dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menunjukkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kegiatan nyata.
“Selama 114 tahun, kontribusinya melalui pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat senantiasa mencerminkan semangat pengabdian dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Nilai ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo,” ungkap Kepala Bakom.
Pemerintah Perkuat Kolaborasi dengan Muhammadiyah
Lebih lanjut, pemerintah memandang kerja sama dengan Muhammadiyah dan berbagai elemen umat sebagai salah satu faktor penting dalam mendorong percepatan pembangunan nasional.
Kolaborasi tersebut dinilai dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat persatuan, serta memastikan manfaat pembangunan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara inklusif dan berkeadilan.
Kemitraan pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan juga dinilai penting untuk memperluas partisipasi publik. Dengan demikian, berbagai program pembangunan diharapkan dapat lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
“Pemerintah akan terus memperkuat sinergi dengan Muhammadiyah dan seluruh elemen umat untuk membangun kualitas manusia, memperkokoh persatuan, serta menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,” tegas Syahganda.
Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan organisasi Muhammadiyah.
Kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat ruang kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam mendukung pembangunan nasional serta mewujudkan kesejahteraan rakyat.
