JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyelesaikan 35.294 kasus pertanahan hingga 3 November 2026. Jumlah tersebut setara 60 persen dari lebih 58.000 pengaduan dan persoalan tanah yang tercatat dalam hampir 12 tahun terakhir.
Capaian itu disampaikan Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yaved mengatakan, penanganan kasus pertanahan masih menghadapi pekerjaan rumah berupa ribuan persoalan yang belum terselesaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Sepanjang 2026 saja, kementerian harus menangani sekitar 21.000 kasus tunggakan serta 3.392 laporan baru yang masuk pada tahun berjalan.
Dari keseluruhan beban tersebut, sebanyak 1.164 kasus berhasil diselesaikan sepanjang 2026.
“Untuk kinerja penanganan kasus sepanjang 2026, terdapat 21.000 kasus sisa dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Yaved.
Dia menjelaskan, setiap laporan pertanahan yang masuk terlebih dahulu dipetakan berdasarkan jenis persoalannya. Kementerian ATR/BPN membaginya menjadi tiga kategori, yakni sengketa, konflik, dan perkara.
Pengelompokan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan.
Sengketa pertanahan merupakan perselisihan antara individu, badan hukum, atau lembaga yang dampaknya terbatas dan tidak meluas. Sementara konflik pertanahan memiliki cakupan lebih luas karena melibatkan persoalan yang berdampak atau berpotensi berdampak terhadap masyarakat.
Adapun perkara pertanahan merupakan perselisihan yang penyelesaiannya telah memasuki proses peradilan.
Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN juga mencatat penanganan tindak pidana pertanahan yang berkaitan dengan praktik mafia tanah. Sepanjang 2026, nilai aset yang berhasil diselamatkan mencapai Rp5,286 triliun.
Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Hendra Gunawan, mengatakan nilai tersebut lebih rendah dibandingkan penyelamatan aset pada 2025 yang mencapai lebih dari Rp23 triliun.
“Saat ini kami menyelamatkan aset sekitar 5 triliun 286 miliar rupiah,” ujar Hendra.
Meski nilai aset yang diselamatkan mengalami penurunan, jumlah target operasi tindak pidana pertanahan justru meningkat. Pada 2025, ATR/BPN menangani 102 target operasi (TO), sedangkan pada 2026 jumlahnya bertambah menjadi 120 TO.
Peningkatan juga terlihat dari jumlah target operasi yang berhasil dituntaskan. Jika pada tahun lalu hanya 10 TO yang diselesaikan, sepanjang 2026 jumlahnya sudah mencapai 100 TO.
“Dari jumlah tersebut, sebanyak 100 TO telah diselesaikan pada tahun ini,” kata Hendra.
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN dalam menangani persoalan pertanahan sekaligus menindak praktik mafia tanah. Penanganannya mencakup penyelesaian sengketa dan konflik hingga penindakan terhadap tindak pidana di bidang pertanahan.
