JAKARTA — Komisi VIII DPR RI mendorong optimalisasi pengelolaan dana haji senilai Rp200 triliun melalui revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan imbal hasil investasi hingga minimal 10 persen per tahun sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh jemaah haji.
Panitia Kerja (Panja) revisi UU tersebut dijadwalkan memulai pembahasan bersama pemerintah pada Senin (16/11/2026). Salah satu fokus utamanya adalah memperkuat strategi investasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar dana umat dapat berkembang secara optimal dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, pembaruan regulasi diperlukan untuk meningkatkan manfaat pengelolaan dana haji di tengah kebutuhan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang terus berkembang setiap tahun.
Saat ini, sebagian besar dana haji ditempatkan pada surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk. Penempatan tersebut menjadi bagian dari pengelolaan dana, tetapi DPR melihat masih terdapat peluang untuk mengembangkan strategi investasi agar menghasilkan imbal hasil yang lebih optimal.
Pasalnya, nilai manfaat investasi yang diperoleh saat ini baru mampu memenuhi sekitar 38 hingga 40 persen kebutuhan subsidi bagi jemaah yang berangkat ke Tanah Suci.
Melalui revisi regulasi, DPR ingin memperkuat kapasitas investasi dana haji sehingga manfaatnya dapat menopang pembiayaan ibadah haji secara lebih berkelanjutan.
Targetkan Imbal Hasil Investasi Rp20 Triliun
Salah satu sasaran utama revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji adalah mendorong BPKH mencapai imbal hasil investasi minimal 10 persen per tahun.
Dengan total dana kelolaan sekitar Rp200 triliun, target tersebut diproyeksikan menghasilkan nilai manfaat hingga Rp20 triliun setiap tahun.
Peningkatan hasil investasi ini diharapkan dapat memperbesar kontribusi dana manfaat dalam pembiayaan haji sekaligus memberikan dukungan lebih besar terhadap kemampuan finansial jemaah.
Marwan menjelaskan, hasil pengelolaan investasi nantinya akan didistribusikan melalui skema pembagian secara proporsional atau bagi sama. Skema tersebut mencakup sekitar 221.000 jemaah yang berangkat ke Tanah Suci serta 5 juta jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu.
Melalui mekanisme tersebut, manfaat pengelolaan dana haji diharapkan dapat dirasakan secara berkelanjutan, baik oleh jemaah yang segera berangkat maupun mereka yang masih menunggu giliran.
Masa tunggu keberangkatan yang berkisar 14 hingga 15 tahun juga menjadi peluang untuk mengoptimalkan pertumbuhan tabungan virtual jemaah. Dana yang terakumulasi selama periode tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pelunasan biaya haji ketika jadwal keberangkatan tiba.
Pengelolaan Dana Tetap Berpegang pada Prinsip Syariah
Marwan menegaskan, optimalisasi investasi dana haji harus tetap berlandaskan prinsip syariah. Revisi regulasi tersebut mengacu pada maqashid syariah, khususnya hifzh al-mal atau menjaga dan mengembangkan harta serta hifzh ad-din atau memudahkan umat menjalankan kewajiban agama.
Dalam konteks pengelolaan dana haji, prinsip hifzh al-mal diwujudkan melalui upaya menjaga keamanan dana jemaah sekaligus meningkatkan nilai manfaatnya. Sementara hifzh ad-din berkaitan dengan upaya mendukung masyarakat agar lebih mudah menunaikan ibadah haji.
Pendekatan tersebut juga sejalan dengan kaidah ushul fikih, “Tasharruf al-imam ‘ala ar-ra’iyyah manuthun bil mashlahah”, yang menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
Dengan landasan tersebut, pengembangan investasi dana haji diharapkan tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi jemaah dengan tetap menjaga keamanan dan keberlanjutan dana.
DPR Siapkan Tiga Agenda Pembahasan
Dalam rapat perdana bersama pemerintah pada 16 November mendatang, Komisi VIII DPR RI akan memusatkan pembahasan pada tiga agenda utama.
Pertama, mengevaluasi portofolio investasi dana haji yang selama ini dikelola BPKH. Evaluasi ini diperlukan untuk melihat peluang pengembangan investasi serta mengoptimalkan penempatan dana pada instrumen yang memberikan manfaat lebih besar.
Kedua, membahas perhitungan tingkat pengembalian investasi atau *rate of return* secara terperinci. Langkah ini menjadi bagian penting untuk menyusun target imbal hasil yang terukur dan sesuai dengan kondisi pengelolaan dana haji.
Ketiga, merumuskan ketentuan yang lebih jelas dalam revisi undang-undang, terutama terkait mitigasi risiko hukum. Dengan aturan yang lebih kuat, pengelolaan investasi diharapkan memiliki kepastian dan tata kelola yang semakin baik.
Komisi VIII juga akan mendalami proyeksi aktuaria terhadap dana jemaah dalam daftar tunggu. Perhitungan tersebut diperlukan untuk memastikan distribusi nilai manfaat berjalan secara proporsional tanpa mengganggu ketersediaan dana bagi penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun.
Melalui pembaruan regulasi ini, DPR berharap pengelolaan dana haji semakin produktif dan memberikan nilai manfaat yang lebih besar bagi seluruh jemaah. Optimalisasi investasi sekaligus diarahkan untuk memperkuat keberlanjutan keuangan haji sehingga kepentingan jemaah yang berangkat maupun yang masih menunggu tetap terlindungi.
