JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI Fauqi Hapidekso, mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) segera memberikan perlindungan menyeluruh kepada tujuh santri yang diduga menjadi korban kekerasan seksual di Pondok Pesantren Daru Hasbi, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
Fauqi meminta LPSK tidak menunggu pengajuan permohonan dari para korban, melainkan proaktif melakukan penjangkauan untuk memastikan seluruh santri mendapatkan pendampingan hukum, psikologis, dan psikososial selama proses penanganan perkara hingga pemulihan.
“Kami sangat prihatin dan mengecam keras dugaan kekerasan seksual terhadap tujuh santri ini. Pesantren seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar dan menimba ilmu agama, bukan justru menjadi tempat mereka mengalami kekerasan. Negara harus hadir dan memastikan para korban mendapatkan perlindungan,” ujar Fauqi, Minggu (15/11/2026).
Menurut legislator asal Jawa Tengah tersebut, perlindungan terhadap korban anak tidak cukup hanya dengan mengawal proses hukum. Mereka juga membutuhkan pendampingan profesional untuk mengatasi trauma, memulihkan kondisi psikologis, serta menghadapi kemungkinan tekanan dan stigma dari lingkungan sekitar.
Terlebih, dugaan kekerasan seksual tersebut berpotensi meninggalkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental, kepercayaan diri, perkembangan sosial, hingga keberlangsungan pendidikan para korban.
Fauqi mengingatkan, proses pemeriksaan yang tidak mempertimbangkan kondisi psikologis anak dapat memperburuk trauma yang dialami korban. Karena itu, pendampingan harus dilakukan dengan pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan dan kondisi masing-masing santri.
“Jangan sampai korban justru mengalami penderitaan berulang akibat proses hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi psikologis anak. Mereka membutuhkan tenaga profesional, baik psikolog, pekerja sosial maupun pendamping hukum. Identitas dan privasi korban juga harus dijaga,” tegasnya.
Selain pendampingan, Fauqi meminta LPSK berkoordinasi dengan kepolisian dan lembaga terkait untuk memastikan para korban terlindungi dari potensi ancaman, intimidasi, maupun tekanan selama proses hukum berjalan.
Ia menilai koordinasi antarlembaga diperlukan agar perlindungan tidak berhenti pada tahap pemeriksaan, tetapi berlanjut sampai para korban memperoleh pemulihan yang dibutuhkan.
“LPSK harus jemput bola. Pastikan seluruh korban mendapatkan hak perlindungan dan pendampingan sampai proses pemulihan berjalan. Prioritas kita bukan hanya mengungkap kasus ini, tetapi juga memastikan anak-anak tersebut bisa kembali menjalani kehidupan dan pendidikan dengan aman,” katanya.
Fauqi juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan kekerasan seksual tersebut secara profesional dan transparan, tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Ia menegaskan, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahapan penanganan perkara. Dengan demikian, proses hukum dapat berjalan tanpa mengabaikan keselamatan, privasi, dan hak-hak korban.
**Dugaan Kekerasan Seksual Dilaporkan Sejak 8 November**
Berdasarkan informasi kepolisian, dugaan kekerasan seksual terhadap tujuh santri di Pondok Pesantren Daru Hasbi telah dilaporkan pada 8 November 2026.
Perkara tersebut kini masih dalam penyelidikan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan.
Dalam laporan awal, tujuh santri diduga menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan pimpinan pondok pesantren. Peristiwa tersebut disebut telah berlangsung sejak 2025.
Modus yang terungkap dalam informasi awal kepolisian bermula ketika terduga pelaku meminta sejumlah santri memijat tubuhnya.
Kasus ini masih dalam proses penyelidikan kepolisian. Fauqi berharap penanganannya dapat dilakukan secara menyeluruh dengan menempatkan perlindungan dan pemulihan para korban sebagai prioritas, di samping mengungkap dugaan tindak pidana yang terjadi.
