SUMUT – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat peningkatan signifikan dalam pengelolaan kearsipan. Nilainya melonjak dari 65,5 pada 2024 menjadi 97,12 pada 2026. Capaian tersebut mengantarkan BPSDM Kemendagri meraih Peringkat 1 Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) Kemendagri Tahun 2026.
Peningkatan itu tidak terlepas dari pembenahan tata kelola arsip dan pemanfaatan teknologi digital melalui Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Digital (SIPANDI). Nilai kearsipan BPSDM tercatat meningkat secara bertahap, yakni 65,5 pada 2024, naik menjadi 87,93 pada 2025, hingga mencapai 97,12 pada 2026.
Capaian tersebut menjadi salah satu sorotan dalam kegiatan Sinergitas Kinerja dan Diseminasi Inovasi Lingkup BPSDM Kemendagri dan UPT Tahun 2026 yang digelar di Bukittinggi, 13 November 2026.
Forum tersebut mempertemukan seluruh unit kerja Eselon II untuk memaparkan berbagai inovasi dan pembaruan layanan di lingkungan BPSDM Kemendagri. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kinerja organisasi sekaligus mendorong birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Dr. Drs. Andi Ony Prihartono, M.Si. mengatakan, peningkatan nilai kearsipan tersebut menunjukkan bahwa pembenahan yang dilakukan secara konsisten dapat menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola organisasi.
“Capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat layanan berbasis digital dan membangun budaya kerja aparatur yang semakin tertib, profesional, dan akuntabel,” ujarnya.
Menurut dia, transformasi digital tidak cukup hanya dengan memindahkan pelayanan manual ke dalam aplikasi. Lebih dari itu, setiap inovasi harus mampu memberikan manfaat langsung bagi aparatur, terutama dalam mempermudah pekerjaan dan mempercepat proses administrasi.
“Transformasi digital di lingkungan BPSDM Kemendagri bukan sekadar mengubah pelayanan manual menjadi aplikasi digital, tetapi memastikan setiap inovasi benar-benar memberikan kemudahan bagi aparatur,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses kerja organisasi.
Selain capaian kearsipan, forum tersebut juga menampilkan sejumlah inovasi pelayanan yang dikembangkan masing-masing unit kerja. Salah satunya berasal dari Sekretariat BPSDM Kemendagri yang memaparkan tujuh inovasi di bidang administrasi, sarana dan prasarana, pengamanan, perpustakaan, hingga pengelolaan kepegawaian.
Paparan dipimpin Sekretaris BPSDM Kemendagri Afrijal Dahrin. Sementara lima inovasi yang berada di bawah Bagian Umum dijelaskan Kepala Subbagian Tata Usaha dan Umum, Rizki Luthfiah Aziz.
Kelima inovasi tersebut meliputi digitalisasi pengajuan penggunaan sarana dan prasarana kantor, eLibrary BPSDM, digitalisasi pelaporan Pengamanan Dalam (PAMDAL), penataan arsip, serta aplikasi pengajuan cuti pegawai.
Dalam kegiatan itu, turut hadir Yuli Fazriyani, Perencana Ahli Muda yang mewakili Bagian Perencanaan, serta Renata Kumalasari Dewi, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda yang mewakili Bagian Keuangan.
Salah satu pembaruan dilakukan pada layanan penggunaan sarana dan prasarana kantor. Melalui QR Code dan aplikasi berbasis situs web, pegawai maupun pengguna layanan dapat memperoleh informasi mengenai fasilitas, standar operasional prosedur (SOP), persyaratan, hingga tarif sewa Barang Milik Negara (BMN).
Digitalisasi tersebut ditujukan untuk mempermudah akses informasi sekaligus memastikan pemanfaatan aset negara berjalan lebih tertib dan transparan. Pengelolaan layanan ini juga diharapkan dapat mendukung peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Di bidang kepegawaian, BPSDM menghadirkan aplikasi CutiKu yang memungkinkan pegawai mengajukan cuti secara digital tanpa menggunakan dokumen kertas.
Melalui aplikasi tersebut, pegawai dapat mengetahui sisa kuota cuti secara mandiri dan memantau proses persetujuan secara real-time. Dokumen cuti yang telah disetujui juga dapat diterbitkan dengan validasi tanda tangan elektronik.
Sistem ini sekaligus mempermudah pengelola kepegawaian dalam menelusuri proses administrasi dan mengurangi ketergantungan terhadap pengajuan cuti secara konvensional.
Pembenahan layanan juga menyasar kegiatan Pengamanan Dalam melalui pengembangan aplikasi SIAGA PAMDAL.
Aplikasi ini dirancang untuk memperbaiki sistem pelaporan dan pemantauan kegiatan pengamanan yang sebelumnya masih dilakukan secara konvensional.
Sebelum penerapan aplikasi, ketepatan waktu pelaporan tercatat sebesar 45 persen, sedangkan kelengkapan laporan baru mencapai 60 persen.
Melalui SIAGA PAMDAL, proses pelaporan piket, dokumentasi patroli, dan pemantauan kegiatan pengamanan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi. Aplikasi tersebut juga dilengkapi dasbor pemantauan serta tombol kontak darurat untuk mendukung respons terhadap situasi yang membutuhkan penanganan segera.
Sementara itu, upaya meningkatkan budaya belajar dan literasi aparatur dilakukan melalui pengembangan e-Library BPSDM Kemendagri.
Platform perpustakaan digital ini memberikan kemudahan bagi pegawai untuk mengakses koleksi dan informasi perpustakaan melalui perangkat digital. Dengan sistem tersebut, layanan perpustakaan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kunjungan fisik.
Kehadiran e-Library diharapkan dapat memperluas akses terhadap bahan bacaan sekaligus mendorong peningkatan minat baca dan literasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan BPSDM Kemendagri.
Berbagai inovasi tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni menyederhanakan proses administrasi, mengurangi penggunaan dokumen fisik, serta meningkatkan kemudahan akses informasi bagi pegawai dan pengelola layanan.
Selain mempercepat pelayanan, sistem digital juga memungkinkan proses administrasi ditelusuri dengan lebih mudah. Data yang terkumpul dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan pimpinan dalam menentukan kebijakan organisasi.
Melalui forum diseminasi inovasi tersebut, BPSDM Kemendagri mendorong seluruh unit kerja agar tidak berhenti pada tahap pengembangan aplikasi. Sosialisasi penggunaan sistem, pemutakhiran data, serta evaluasi secara berkala dinilai penting agar inovasi yang telah dibangun benar-benar berjalan sesuai kebutuhan organisasi.
Dengan berbagai pembenahan tersebut, BPSDM Kemendagri berupaya memperkuat tata kelola internal sekaligus membangun budaya kerja aparatur yang lebih tertib, adaptif, dan akuntabel.