Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, peningkatan status perkara tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyelidikan dugaan makar yang berkaitan dengan penyadapan Presiden.
“Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” kata Isir di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
Dengan masuknya perkara ke tahap penyidikan, Bareskrim kini mendalami lebih jauh dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut. Salah satu hal yang menjadi perhatian penyidik adalah kemungkinan adanya pihak lain yang menerima hasil penyadapan selain Listyo Sigit.
Isir mengatakan, penyidik belum menutup kemungkinan adanya penerima lain atau end user yang turut memperoleh informasi dari aktivitas penyadapan tersebut.
“Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami, dan Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim,” ujarnya.
Pendalaman tersebut dilakukan untuk mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk alur distribusi informasi hasil penyadapan.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dari empat tersangka tersebut, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani status tahanan rumah dengan pertimbangan kondisi kesehatannya.
Selain proses pidana, Polri juga telah menjatuhkan sanksi etik terhadap salah satu tersangka. Irjen Ahrie Sonta dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam sidang Komisi Kode Etik Polri pada Selasa, 10 November 2026.
Dalam pengusutan perkara ini, dugaan penyadapan disebut berlangsung sepanjang periode 2025-2026. Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui tahapan verifikasi sebagaimana mestinya.
Sasaran penyadapan juga diduga tidak hanya Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha turut disebut masuk dalam daftar pihak yang disadap.
Atas dugaan perbuatannya, keempat tersangka dijerat sejumlah ketentuan pidana. Di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.
Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman hukuman maksimal delapan tahun penjara.
Peningkatan perkara ke tahap penyidikan membuat pengusutan dugaan makar ini memasuki babak baru. Bareskrim masih harus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk siapa saja yang diduga menerima dan memanfaatkan informasi hasil penyadapan tersebut.