JAKARTA – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan Baras menyoroti kebijakan inspeksi halal di wilayah perbatasan (border) yang menurutnya telah diterapkan negara-negara lain, tetapi justru tidak berlaku di Indonesia.
Haikal menyayangkan pencabutan aturan yang menjadi dasar pelaksanaan pemeriksaan kehalalan produk di perbatasan. Dia menilai Indonesia seharusnya tidak mengabaikan inspeksi halal, mengingat pemeriksaan tersebut berkaitan langsung dengan perlindungan masyarakat sebagai konsumen.
“Karena semua negara menerapkan kecuali Indonesia,” kata Haikal kepada Garuda.Tv, Selasa (17/11/2026)
Dia bahkan mengulang pernyataan tersebut untuk menegaskan perhatiannya terhadap kebijakan inspeksi halal di Indonesia.
“Saya ulangi, semua negara menerapkan kecuali Indonesia,” ujarnya.
Menurut Haikal, pemeriksaan halal di pintu masuk negara bukan sekadar persoalan penerapan regulasi. Kebijakan tersebut juga dinilai memiliki nilai ekonomi yang besar karena berpotensi memberikan keuntungan hingga Rp300 triliun setiap tahun.
Dia menyebut angka tersebut merupakan perhitungan dengan asumsi yang sangat pesimistis. “Karena dengan diberlakukannya inspeksi halal itu di border, itu akan menguntungkan negara setahun itu Rp300 triliun itu dengan angka yang sangat pesimis,” tuturnya.
Haikal mengungkapkan, pembahasan mengenai kewajiban halal dan inspeksi produk di perbatasan sebelumnya telah melibatkan berbagai pihak. Sebanyak 87 organisasi kemasyarakatan turut dilibatkan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kantor Staf Presiden (KSP), Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Ombudsman, dan MOI.
Namun, dia mempertanyakan keputusan pencabutan aturan inspeksi halal yang menurutnya berlangsung terlalu cepat tanpa melibatkan BPJPH.
Karena itu, Haikal berharap Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2026 dapat diberlakukan kembali sebagai landasan pelaksanaan inspeksi halal di wilayah perbatasan.
“Dan kemudian pemberlakuan kembali Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2026 untuk melakukan inspeksi,” katanya.
Dia menegaskan, kewajiban halal merupakan bagian dari pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kehalalan produk yang beredar. Hal itu tidak hanya berlaku untuk makanan dan minuman, tetapi juga obat-obatan.
Dengan demikian, Haikal berharap pemeriksaan halal di perbatasan kembali mendapat perhatian pemerintah. Selain memberikan kepastian informasi kepada konsumen, kebijakan tersebut menurutnya juga menyimpan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan negara.