JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menertibkan 11.180 pohon sawit ilegal di lahan seluas 88 hektare di Suaka Margasatwa (SM) Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Penertiban ini menjadi bagian dari upaya pemulihan kawasan konservasi dengan melibatkan masyarakat adat setempat.
Penertiban ini tidak hanya berfokus pada pengembalian penguasaan lahan kepada negara, tetapi juga membangun kesadaran bersama untuk menjaga kelestarian hutan. Melalui pendekatan persuasif, sebanyak 43 pihak yang sebelumnya menguasai lahan secara ilegal bersedia menghentikan aktivitasnya secara sukarela.
Operasi yang dipimpin Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan tersebut merupakan pengembangan penanganan kasus kebakaran hutan di kawasan konservasi SM Lamandau. Prosesnya melibatkan pemangku adat atau Demung serta warga Desa Kartamulia sehingga penertiban dapat berlangsung tanpa gesekan sosial.
Selain menertibkan belasan ribu pohon sawit, para pihak yang terlibat juga membongkar 28 pondok kerja secara mandiri. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengembalikan kawasan konservasi sesuai fungsi ekologisnya.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam proses penertiban tersebut. Menurut dia, keberhasilan menjaga kawasan hutan membutuhkan penegakan hukum sekaligus kesadaran kolektif untuk melindungi lingkungan.
“Kawasan konservasi harus tetap menjadi kawasan konservasi. Negara tidak boleh membiarkan penguasaan ilegal menghilangkan fungsi hutan yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat,” ujar Januanto melalui keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).
Dia menegaskan, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya dilihat dari luas lahan yang berhasil ditertibkan. Lebih dari itu, tumbuhnya kepatuhan masyarakat dan keterlibatan mereka dalam menjaga hutan menjadi modal penting untuk mencegah kerusakan serupa terulang.
“Kita ingin kawasan kembali aman, kepatuhan hukum tumbuh dari kesadaran bersama, dan masyarakat menjadi bagian dari kekuatan yang mencegah kerusakan berulang,” katanya.
Pendekatan persuasif juga mendapat apresiasi dari Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Rudianto Saragih Napitu. Dia menilai mekanisme non-litigasi dapat menjadi langkah efektif bagi pihak-pihak yang memiliki itikad baik untuk menyerahkan kembali lahan yang dikuasai secara ilegal dan berkomitmen memulihkan fungsi hutan.
Dukungan terhadap upaya pelestarian SM Lamandau juga diperkuat Pemerintah Kabupaten Sukamara dan masyarakat adat Dayak Kaharingan. Mereka menggelar Deklarasi Adat sebagai bentuk komitmen bersama menjaga kawasan konservasi.
Deklarasi tersebut memuat kesepakatan untuk melindungi kelestarian hutan, menjaga satwa liar, mencegah kebakaran hutan, serta menolak segala bentuk perambahan ilegal.
Bupati Sukamara H. Masduki mengatakan, menjaga hutan berarti turut melindungi keselamatan dan masa depan masyarakat. Terlebih, bagi masyarakat adat Dayak, hutan memiliki nilai penting sebagai ruang hidup sekaligus warisan leluhur yang harus dijaga lintas generasi.
“Ketika hutan rusak dan bencana datang, masyarakat sekitar yang paling terancam dan menanggung akibatnya. Karena itu, menjaga SM Lamandau juga berarti menjaga keselamatan, kesejahteraan, dan masa depan masyarakat Sukamara,” ujar Masduki.
Di luar penertiban kawasan konservasi, Kemenhut juga memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan ilegal di Kabupaten Sukamara.
Pada 10 November 2026, tim gabungan mengamankan satu unit ekskavator yang digunakan untuk membuka lahan seluas sekitar tujuh hektare di kawasan hutan produksi. Kasus tersebut kini tengah ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan untuk pendalaman lebih lanjut.
Sejalan dengan penertiban, Kemenhut bersama Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) juga menyiapkan langkah pemulihan ekosistem SM Lamandau. Program tersebut dilakukan melalui revegetasi dengan menggunakan tanaman asli setempat.
Pemulihan diarahkan untuk memperbaiki fungsi hidrologis gambut, mengembalikan tutupan vegetasi, serta memulihkan habitat satwa liar. Langkah ini dinilai penting agar kawasan kembali memiliki daya dukung ekologis dan lebih tahan terhadap ancaman kebakaran hutan.
Wakil Kepala BPGMN Mayjen TNI Sriyanto mengatakan, pemulihan gambut harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan vegetasi dan tata air. Sebab, kerusakan fungsi hidrologis dapat meningkatkan kerentanan kawasan terhadap kebakaran.
“Kerusakan gambut tidak berhenti pada hilangnya tutupan vegetasi. Ketika fungsi tata air terganggu, kawasan menjadi semakin rentan terhadap kebakaran. BPGMN mendukung penuh pemulihan SM Lamandau dengan menempatkan perbaikan fungsi hidrologis dan vegetasi sebagai prioritas jangka panjang,” pungkas Sriyanto.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan pengelola kawasan, pemulihan SM Lamandau diharapkan berjalan berkelanjutan. Selain mengembalikan fungsi hutan gambut sebagai penyangga tata air, upaya ini juga menjadi bagian dari perlindungan habitat satwa liar dan pelestarian warisan alam bagi generasi mendatang.