Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menjangkau sekitar 240 ribu satuan pendidikan yang hingga kini belum menerima layanan tersebut. Pemerintah akan memprioritaskan sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan angka stunting tinggi.
Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan, berdasarkan pendataan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama, terdapat lebih dari 580 ribu satuan pendidikan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lebih dari 340 ribu sekolah telah mendapatkan pelayanan MBG.
Artinya, masih terdapat sekitar 240 ribu satuan pendidikan yang belum tersentuh program tersebut. Sekolah-sekolah itu tersebar di berbagai daerah, termasuk wilayah yang menghadapi tantangan geografis dan membutuhkan perhatian lebih dalam pemenuhan gizi masyarakat.
“Kami menerima banyak sekali surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG sampai dengan saat ini. Itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang kami punyai,” ujar Sudaryono, dikutip Rabu (18/11).
Dia menegaskan, perluasan program tidak dilakukan secara serentak, melainkan melalui tahapan yang disesuaikan dengan prioritas kebutuhan dan kesiapan infrastruktur pelayanan.
Wilayah 3T menjadi salah satu sasaran utama karena memiliki tantangan akses dan keterjangkauan layanan. Selain itu, BGN juga memberikan perhatian khusus kepada daerah dengan prevalensi stunting tinggi maupun sangat tinggi.
Sudaryono mencontohkan Maluku dan Papua sebagai wilayah yang membutuhkan percepatan pelayanan MBG. Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat sekitar 15 ribu satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut yang belum mendapatkan layanan program.
“Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali,” jelasnya.
Menurut Sudaryono, kondisi tersebut membuat Maluku dan Papua menjadi salah satu fokus dalam rencana pemerataan program MBG. Prioritas serupa juga diberikan kepada wilayah lain yang memiliki tingkat stunting tinggi dan masuk kategori 3T di berbagai daerah Indonesia.
Untuk mendukung perluasan jangkauan, BGN akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah-wilayah prioritas. Pembukaan dapur dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan operasional, kapasitas pelayanan, serta kebutuhan penerima manfaat.
“Kami akan segera membuka SPPG di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur, sehingga implementasi program aktivasi pembukaan dapur SPPG bisa berjalan dengan aman, efisien, dan tepat sasaran,” kata Sudaryono.
BGN berharap penambahan fasilitas SPPG dapat memperluas jangkauan distribusi makanan bergizi, terutama bagi peserta didik yang berada di daerah terpencil dan wilayah dengan persoalan gizi yang masih tinggi.
Dengan strategi tersebut, pemerintah berupaya memastikan pemerataan program MBG tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah penerima manfaat, tetapi juga memperhatikan kebutuhan daerah serta kesiapan fasilitas pelayanan di lapangan.