JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembaruan kebijakan MBG 2.0. Pembenahan ini mencakup peningkatan standar operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengawasan bahan baku, hingga penerapan sistem pelaporan berbasis digital.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, kualitas makanan dalam program MBG tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan angka kecukupan gizi (AKG). Kebersihan bahan pangan, proses pengolahan, serta ketepatan distribusi juga harus menjadi perhatian agar makanan yang diterima masyarakat aman untuk dikonsumsi.
“Melalui MBG 2.0, kami melakukan pembenahan mendasar pada standar operasional dapur SPPG, pengawasan kualitas bahan baku, hingga sistem pelaporan berbasis digital agar pelaksanaannya semakin transparan dan akuntabel,” ujar Sudaryono dalam keterangan resmi yang dikutip dari laman BGN.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperketat evaluasi dan kewajiban sertifikasi laik higiene sanitasi bagi mitra pengelola dapur SPPG. Ketentuan tersebut bertujuan memastikan fasilitas pengolahan makanan memenuhi persyaratan kebersihan dan sanitasi sebelum maupun selama menjalankan pelayanan.
BGN juga memperkuat pengawasan terhadap proses penyediaan makanan dengan melibatkan ahli gizi dan tenaga pengawas lapangan. Pemeriksaan dilakukan secara rutin untuk mengantisipasi risiko keracunan pangan sekaligus menjaga kualitas makanan hingga diterima penerima manfaat.
Penguatan standar keamanan pangan ini berlaku bagi seluruh sasaran program, termasuk peserta didik serta kelompok 3B yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
Pengawasan MBG Diperkuat Melalui Sistem Digital
Selain pembenahan operasional dapur, BGN mengembangkan sistem pelaporan digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan MBG.
Sistem tersebut digunakan untuk memantau jadwal produksi, komposisi menu harian, serta ketepatan sasaran penerima manfaat. Dengan pemantauan berbasis digital, pelaksanaan program diharapkan dapat dievaluasi secara lebih terukur.
BGN juga memperkuat kanal pengaduan yang dapat dimanfaatkan pihak sekolah dan kader posyandu. Saluran tersebut menjadi sarana penyampaian laporan apabila ditemukan persoalan dalam penyediaan maupun distribusi makanan.
Melalui pembaruan MBG 2.0, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas layanan pemenuhan gizi di berbagai daerah. Penguatan standar operasional, sertifikasi sanitasi, pengawasan bahan baku, dan sistem pelaporan diharapkan dapat memastikan makanan yang disalurkan memenuhi kebutuhan gizi serta terjaga keamanan dan kebersihannya.