JAKARTA – Kabar penting datang dari gedung parlemen di Senayan pada Kamis (19/11/2026). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengetuk palu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Pengesahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Langkah ini menjadi babak baru dalam penguatan tata kelola hukum di Tanah Air, terutama untuk memastikan transparansi pengelolaan aset hasil tindak pidana sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya demi kepentingan masyarakat luas.
Pada Kamis (19/11/2026), proses pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi perhatian dalam rapat paripurna DPR RI. Sebelum keputusan disahkan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil pembahasan dan perumusan materi undang-undang tersebut di hadapan seluruh peserta rapat.
Setelah meminta persetujuan seluruh fraksi yang hadir di Kompleks Parlemen, Puan Maharani mengesahkan RUU Perampasan Aset tersebut dengan mengetuk palu sidang dan mengucapkan rasa syukur di akhir.
Berikut rangkuman 10 poin penting yang tertuang dalam UU Perampasan Aset yang baru saja disahkan DPR RI:
1. Judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Ketentuan ini juga mencakup tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan berdampak luas terhadap masyarakat, seperti investasi bodong dan perdagangan saham ilegal dengan jumlah korban yang besar.
3. Penegasan keberlakuan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pembagian kewenangan dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
5. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang memadai.
6. Optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana secara langsung serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.
7. Pengaturan tugas dan kewenangan pengelolaan aset oleh badan yang berkompeten agar pengelolaan dilakukan secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
8. Pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset yang dilakukan oleh badan independen.
9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, agar mekanisme perampasan aset tidak dijadikan sarana bagi aparat penegak hukum untuk menyalahgunakan kewenangan.
10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Fanny Marizka – Garuda TV