JAMBI – Badan Gizi Nasional (BGN) memperluas penerapan pola penyajian prasmanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setelah melalui tahap uji coba, jumlah pelaksanaan pola tersebut meningkat dari 66 menjadi 200, sedangkan pendaftar yang berminat menerapkannya telah mencapai sekitar 1.600.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, perluasan MBG prasmanan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan penyelenggara dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP). Hal itu disampaikan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).
“Sudah bagus. Ini kita lagi dari piloting ke implementasi. Kita tingkatkan dari kemarin 66 sudah sampai dengan sekarang sudah ada 200, terus yang daftar sudah ada 1.600,” ujar Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar.
Menurut Sudaryono, penerapan sistem prasmanan tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa persiapan. Setiap penyelenggara yang ingin menggunakan pola tersebut wajib melaporkan rencana penerapannya kepada BGN dan mengikuti pelatihan terlebih dahulu.
Prosedur itu diperlukan agar penyelenggara memahami mekanisme pelayanan serta standar pelaksanaan MBG prasmanan. Dengan demikian, proses penyajian makanan tetap memperhatikan kebersihan, keamanan pangan, dan kualitas makanan bagi penerima manfaat.
“MBG prasmanan itu bukan berarti silakan langsung dikerjakan. Orang yang ingin membuka MBG prasmanan harus lapor dulu ke BGN, harus mendapatkan training yang benar, baru boleh melaksanakan MBG prasmanan,” jelasnya.
BGN Wajibkan Penyelenggara MBG Prasmanan Ikuti SOP
Sudaryono menegaskan, BGN tidak ingin perluasan pola prasmanan justru menimbulkan persoalan baru akibat kurangnya pemahaman penyelenggara terhadap prosedur yang berlaku.
Karena itu, setiap tahapan implementasi harus disertai persiapan dan pelatihan. BGN ingin memastikan penyelenggara memiliki pemahaman yang memadai sebelum mulai memberikan pelayanan dengan sistem prasmanan.
Ia mengakui, penerapan secara bertahap berpotensi membuat perluasan program berjalan lebih lambat. Namun, menurutnya, kecepatan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Kepastian kualitas makanan dan kepatuhan terhadap SOP harus tetap menjadi prioritas.
“Memang agak sedikit lebih lambat, tetapi kita lebih baik lambat tapi pasti daripada cepat-cepat sembrono, terus nanti jadi masalah di kemudian hari,” pungkasnya.
BGN berharap peningkatan jumlah pelaksanaan MBG prasmanan dapat berjalan seiring dengan kesiapan sumber daya manusia dan standar pelayanan. Dengan pengawasan serta pelatihan yang memadai, pola penyajian ini diharapkan dapat diterapkan secara lebih luas tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kualitas makanan.