JAMBI – Badan Gizi Nasional (BGN) melarang seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita untuk mengolah makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketentuan ini ditegaskan untuk menjaga agar komoditas pangan bersubsidi pemerintah tetap tersedia bagi masyarakat sesuai peruntukannya.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan larangan tersebut telah diberlakukan sejak awal dirinya menjabat. Penegasan itu disampaikan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).
“Harusnya enggak boleh. Dari awal, hari pertama saya jadi Kepala BGN sudah saya tegaskan, beras SPHP dan Minyakita itu enggak boleh untuk dapur MBG,” ujar Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar.
Menurut Sudaryono, beras SPHP dan Minyakita merupakan komoditas yang mendapat dukungan kebijakan harga dari pemerintah. Kedua produk tersebut memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sehingga penggunaannya harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.
“Karena itu mengandung harga khusus dari pemerintah yang ditujukan untuk stabilisasi harga pasokan dan harga komoditas. Enggak boleh,” tegasnya.
BGN Minta Masyarakat Awasi Penggunaan Bahan Pangan di SPPG
Untuk memastikan larangan tersebut dipatuhi, Sudaryono meminta masyarakat ikut mengawasi operasional dapur MBG. Ia juga mengajak awak media dan pengguna internet melaporkan apabila menemukan SPPG yang masih menggunakan beras SPHP atau Minyakita.
BGN, kata dia, menyediakan sejumlah saluran pengaduan, mulai dari surat, email, hingga pesan WhatsApp. Laporan masyarakat akan menjadi bahan bagi BGN untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran di lapangan.
“Kalau awak media atau netizen menemukan, tolong lapor sama saya, kita sanksi dia. Karena itu sudah jelas, di SOP-nya jelas,” ungkapnya.
Sudaryono menegaskan, penggunaan bahan baku sesuai ketentuan merupakan bagian penting dari pembenahan tata kelola program MBG. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap kualitas dan keamanan makanan, tetapi juga mencakup proses pengadaan bahan pangan yang digunakan setiap dapur.
BGN Tegaskan Pelanggaran SOP MBG Akan Ditindak
BGN menyatakan setiap temuan pelanggaran dalam pelaksanaan MBG harus ditangani agar tidak menimbulkan persoalan yang lebih besar. Karena itu, pengawasan terhadap SPPG perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat.
Sudaryono mengatakan pembenahan program harus dilakukan secara terbuka, termasuk dengan menyelesaikan berbagai persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan di lapangan.
“Intinya adalah kita berbenah. Kalau ada masalah kita atasi pasti. Kita tidak menghindari masalah, tetapi kita hadapi masalah itu dan kita selesaikan,” pungkasnya.
Melalui penegasan larangan penggunaan beras SPHP dan Minyakita, BGN berharap pengadaan bahan baku untuk dapur MBG berjalan sesuai standar operasional prosedur. Kebijakan tersebut sekaligus ditujukan untuk menjaga ketersediaan komoditas yang mendapat dukungan pemerintah bagi masyarakat luas.