JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat apresiasi atas capaian kinerjanya di 2024 serta langkah tegas dalam menangani sertipikasi dan mafia tanah, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI pada Kamis, 30 Januari 2025, di Gedung Nusantara II, Jakarta.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, memberikan apresiasi tinggi terhadap hasil kerja Kementerian ATR/BPN. Ia mengungkapkan, “Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas paparan sembilan program 100 hari kerja Saudara Menteri yang telah memaparkan progres kinerja dan pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan.”
Selain itu, Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menyoroti pencapaian luar biasa dalam pengelolaan anggaran 2024. Ia mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN berhasil mencapai realisasi anggaran sebesar Rp7,8 triliun atau 99,04 persen dari total anggaran non-blokir, yang mencakup program-program seperti Redistribusi Tanah dan pemberantasan mafia tanah.
Heri juga mengapresiasi program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang melebihi target dengan pencapaian lebih dari 100 persen. “Kami mengapresiasi realisasi anggaran yang begitu optimal, termasuk dalam program PTSL yang sudah melampaui target,” ujarnya.
Taufan Pawe, Anggota Komisi II DPR RI lainnya, juga memberi pujian atas langkah tegas Menteri ATR/BPN dalam menangani kasus sertipikasi di kawasan pagar laut. Ia menegaskan, “Saya apresiasi sikap Pak Menteri yang membatalkan beberapa alas hak bermasalah.”
Menanggapi apresiasi tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan transparansi dalam setiap langkah yang diambil. “Kami berkomitmen untuk menuntaskan semua permasalahan ini dengan transparan. Semua informasi akan kami sampaikan dengan jelas kepada publik agar tidak menjadi isu liar yang meresahkan masyarakat,” tegas Nusron Wahid.
Dalam rapat tersebut, turut hadir Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan dan sejumlah pejabat tinggi lainnya, baik secara luring maupun daring. Kementerian ATR/BPN berharap dapat terus meningkatkan kinerjanya dan mempercepat implementasi kebijakan pertanahan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.
