JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, justru memberikan dukungan penuh terhadap program siswa “nakal” dikirim ke Barak Militer. Bahkan ia mendorong agar pendekatan ini dijadikan model nasional untuk menangani kenakalan remaja.
“Saya pertegaskan tidak melanggar HAM,” tegas Pigai di Kementerian HAM, Jakarta, pada Selasa (6/5/2025).
Inovasi Disiplin ala Militer untuk Generasi Muda
Program yang digagas Dedi Mulyadi ini bukan sekadar hukuman, melainkan upaya membentuk karakter dan kedisiplinan siswa yang dianggap “nakal”. Mulai dari pelajar yang kerap tawuran, bolos sekolah, hingga kecanduan game online, mereka dibina di barak TNI dengan pendekatan semi-militer.
Kegiatan seperti baris-berbaris, penyuluhan, dan pelatihan bela negara menjadi bagian dari proses pembinaan. Menurut Pigai, pendekatan ini efektif selama tidak melibatkan hukuman fisik.
“Kalau uji coba pertama ini bagus, kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Pro dan Kontra: Solusi atau Pelanggaran HAM?
Meski mendapat dukungan dari Menteri HAM, kebijakan ini menuai pro dan kontra. Komnas HAM menilai program ini tidak tepat dan berpotensi melanggar hak anak, terutama hak atas pendidikan yang demokratis.
“Langkah ini tidak hanya keliru tapi sangat berbahaya,” ungkap Annisa, seorang pengamat HAM, menyoroti risiko penyimpangan tugas TNI dari fungsi pertahanan negara.
Di sisi lain, TNI AD melalui Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menegaskan bahwa program ini tidak melanggar hak anak.
“Kegiatan ini lebih kepada penanaman karakter, bukan hukuman,” jelasnya.
Respons Positif dari Lapangan
Di Jawa Barat, program ini telah berjalan di dua lokasi, yaitu Rindam III/Siliwangi di Bandung dan Resimen Armed 1 di Purwakarta, sejak 2 Mei 2025. Sebanyak 120 siswa telah mengikuti pembinaan dengan antusias. Dedi Mulyadi bahkan melaporkan respons positif dari orang tua yang merasa terbantu.
“Anak-anak gembira banget!” ujar Dedi saat meninjau pelaksanaan di Purwakarta.
Program ini juga didukung penuh oleh pemerintah daerah, dengan biaya operasional ditanggung Pemprov Jawa Barat.
Inspirasi dari Luar Negeri
Menariknya, pendekatan ini disebut-sebut memiliki kemiripan dengan program Junior Reserve Officers’ Training Corps (JROTC) di Amerika Serikat. JROTC fokus pada pembinaan karakter jangka panjang tanpa unsur hukuman, melibatkan sekolah dan keluarga.
“JROTC bisa jadi inspirasi untuk Indonesia,” kata Yunaldi Libra, mahasiswa magister UPN Veteran Jakarta.
Dengan pendekatan serupa, program di Jawa Barat diharapkan mampu mencetak generasi muda yang disiplin dan visioner tanpa mengesampingkan hak-hak mereka.
Langkah ke Depan: Nasional atau Dikaji Ulang?
Natalius Pigai optimistis, jika uji coba di Jawa Barat terbukti sukses, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dapat mengadopsi kebijakan ini secara nasional. Namun, ia menegaskan bahwa pengawasan ketat akan dilakukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran HAM.
Sementara itu, sejumlah pihak, termasuk DPR, mendesak agar kebijakan ini dikaji ulang agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.
“Jangan sampai kebijakan yang dibuat malah melanggar prinsip HAM,” tegas Hetifah, politikus Golkar.
Kenakalan remaja menjadi isu krusial di Indonesia, mulai dari tawuran hingga perilaku menyimpang lainnya. Program pembinaan di barak TNI ini menawarkan solusi inovatif, namun tetap membutuhkan evaluasi menyeluruh. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia bisa memiliki model pendidikan karakter yang tidak hanya mendisiplinkan, tetapi juga memberdayakan generasi muda untuk masa depan yang lebih baik.
