Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi tetap mempertahankan target jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebanyak 72.464.886 penerima manfaat pada tahun 2027. Komitmen ini ditegaskan meskipun terdapat penyesuaian efisiensi anggaran sebesar Rp30 triliun pada komponen Bantuan Pemerintah (Banper) MBG—yang menggeser alokasi dari semula Rp262,5 triliun menjadi Rp232,5 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BGN, Sudaryono (yang akrab disapa Mas Dar), dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BGN Tahun 2027 bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Mas Dar memaparkan bahwa pagu indikatif anggaran BGN untuk tahun anggaran 2027 telah ditetapkan sebesar Rp240,20 triliun.
“Dengan pagu anggaran sebesar Rp240,20 triliun ini, target penerima manfaat MBG untuk tahun 2027 dipastikan tetap menjangkau 72.464.886 orang secara nasional,” tegas Mas Dar di hadapan jajaran anggota Komisi IX DPR RI.
Rincian Target Penerima Manfaat dan Postur Anggaran
Berdasarkan data pemetaan BGN, total sasaran program MBG 2027 terbagi dalam dua kelompok utama:
-
Sektor Pendidikan (60.599.777 orang): Mencakup peserta didik dari jenjang PAUD/RA/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK sederajat, Sekolah Luar Biasa (SLB), hingga para santri pondok pesantren.
-
Kelompok Rentan Kesehatan (11.865.109 orang): Menyasar kelompok ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
Adapun alokasi total pagu anggaran BGN 2027 senilai Rp240,20 triliun tersebut terdistribusi ke dalam dua pilar operasional utama, yakni Program Pemenuhan Gizi Nasional sebesar Rp232,88 triliun dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp7,33 triliun.
Guna menyiasati efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas porsi maupun jumlah penerima manfaat, BGN berkomitmen melakukan optimalisasi sumber daya dan penguatan ekosistem pendukung.
Mas Dar berharap usulan RKA 2027 ini dapat segera disetujui Komisi IX DPR RI agar eksekusi di lapangan berjalan presisi.
“BGN berfokus memperkuat tata kelola, sistem pemantauan dan pengawasan, transparansi rantai pasok lokal, serta jaminan mutu dan keamanan pangan agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar berdampak langsung pada pemenuhan gizi masyarakat,” pungkasnya.
