JAKARTA – Amerika Serikat (AS) dilaporkan tengah mengedarkan rancangan resolusi kepada anggota Dewan Kehormatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan pembentukan pasukan keamanan internasional di Jalur Gaza dengan masa mandat minimal dua tahun. Informasi ini pertama kali diungkapkan oleh situs berita Axios pada Selasa (4/11/2025).
Menurut salinan dokumen yang diperoleh Axios, draf resolusi yang berlabel “sensitive but unclassified” (sensitif namun tidak rahasia) tersebut memberi mandat luas bagi AS dan negara-negara yang bersedia bergabung untuk mengatur keamanan dan stabilitas di Gaza.
Seorang pejabat AS yang dikutip Axios menjelaskan, rancangan ini akan menjadi dasar perundingan di antara anggota Dewan Keamanan dalam beberapa hari mendatang, dengan target pemungutan suara dilakukan dalam beberapa minggu ke depan. Jika disetujui, pasukan pertama diperkirakan akan dikirim ke Gaza pada Januari 2026.
Pasukan yang akan dibentuk, bernama International Security Force (ISF), disebut sebagai “pasukan penegak, bukan penjaga perdamaian.” ISF akan melibatkan personel militer dari sejumlah negara partisipan dan bekerja sama dengan badan bernama Gaza Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza.
Dalam draf resolusi disebutkan, ISF akan bertugas menjaga perbatasan Gaza dengan Israel dan Mesir, melindungi warga sipil serta koridor kemanusiaan, dan membantu melatih pasukan kepolisian Palestina yang baru. Dewan Perdamaian Gaza direncanakan tetap beroperasi hingga akhir 2027.
Selain itu, ISF akan memiliki mandat untuk menstabilkan keamanan Gaza melalui upaya demiliterisasi penuh, termasuk menghancurkan dan mencegah pembangunan kembali infrastruktur militer, fasilitas ofensif, serta melucuti kelompok bersenjata non-negara secara permanen. Draf tersebut juga membuka peluang bagi ISF untuk menerima “tugas tambahan yang dianggap perlu” guna mendukung kesepakatan keamanan di wilayah itu.
Menanggapi rencana tersebut, Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, menyatakan keputusan setiap negara untuk berpartisipasi akan bergantung pada redaksi akhir resolusi Dewan Keamanan PBB.
“Negara-negara yang telah kami ajak bicara menyampaikan bahwa mereka akan memutuskan apakah akan mengirim pasukan atau tidak berdasarkan isi dari definisi yang terdapat dalam resolusi Dewan Keamanan PBB nanti,” ujar Fidan dalam konferensi pers di Istanbul, yang juga dihadiri perwakilan dari Indonesia, Pakistan, Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Qatar.
Fidan menambahkan, pembahasan masih berlangsung dan sejumlah negara menekankan pentingnya memastikan pasukan tersebut memiliki mandat serta legitimasi yang jelas dari Dewan Keamanan PBB.
“Turkiye bersama negara-negara mitra terus melakukan upaya di setiap tahap proses ini,” tuturnya, sembari menegaskan perlunya konsensus bersama sebelum resolusi diajukan untuk disetujui tanpa veto dari anggota tetap Dewan Keamanan.
