JAKARTA – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Marco Rubio, mengumumkan bahwa dirinya telah menandatangani deklarasi untuk mempercepat pengiriman bantuan militer ke Israel senilai sekitar USD 4 miliar. Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen AS dalam mendukung keamanan Israel.
Menurut laporan Reuters pada Minggu (2/3/2025), pemerintahan Presiden AS Donald Trump juga telah menyetujui penjualan militer asing besar-besaran ke Israel dengan total nilai hampir USD 12 miliar. Rubio menegaskan bahwa AS akan menggunakan semua alat yang tersedia untuk memenuhi komitmennya terhadap keamanan Israel, termasuk menggunakan wewenang darurat untuk mempercepat pengiriman bantuan militer.
Bantuan Militer dan Langkah Darurat
Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui penjualan potensial berupa bom, peralatan pemusnah massal, dan persenjataan lainnya senilai hampir USD 3 miliar ke Israel.
Pemerintah AS juga telah memberitahu Kongres tentang penjualan senjata ini secara darurat, mengabaikan praktik lama yang mengharuskan tinjauan dari ketua dan anggota senior Komite Urusan Luar Negeri DPR serta Komite Hubungan Luar Negeri Senat.
Ini merupakan kali kedua dalam beberapa minggu terakhir pemerintahan Trump mengumumkan keadaan darurat untuk menyetujui penjualan senjata ke Israel. Sebelumnya, pemerintahan Biden juga menggunakan wewenang darurat serupa untuk menyetujui penjualan senjata tanpa tinjauan kongres.
Perubahan Kebijakan dan Gencatan Senjata
Pada hari Senin, pemerintahan Trump membatalkan perintah era Biden yang mewajibkan pelaporan potensi pelanggaran hukum internasional terkait senjata yang dipasok AS kepada sekutu, termasuk Israel. Selain itu, pemerintahan Trump juga menghapus sebagian besar bantuan kemanusiaan luar negeri AS.
Sementara itu, gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang dimulai pada 19 Januari berhasil menghentikan pertempuran selama 15 bulan dan membuka jalan bagi pembicaraan perdamaian. Gencatan senjata ini juga menghasilkan pembebasan 33 sandera Israel yang ditahan di Gaza serta sekitar 2.000 tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel.
Beberapa jam setelah fase pertama gencatan senjata berakhir, Israel menyatakan akan mengadopsi usulan utusan Trump, Steve Witkoff, untuk gencatan senjata sementara selama periode Ramadan dan Paskah. Namun, Israel dan Hamas saling menuduh melanggar gencatan senjata, menimbulkan keraguan atas fase kedua kesepakatan yang seharusnya mencakup pembebasan sandera dan tahanan tambahan serta langkah-langkah menuju akhir perang secara permanen.
Dampak dan Prospek Ke Depan
Langkah AS dalam mempercepat bantuan militer ke Israel dan penggunaan wewenang darurat menimbulkan berbagai reaksi, baik dari dalam negeri maupun internasional. Sementara itu, dinamika gencatan senjata antara Israel dan Hamas terus menjadi sorotan, dengan harapan bahwa pembicaraan perdamaian dapat menghasilkan solusi jangka panjang untuk konflik yang telah berlangsung puluhan tahun ini.
Dengan berbagai kebijakan dan langkah darurat yang diambil, AS terus menegaskan posisinya sebagai sekutu utama Israel, meskipun langkah-langkah ini juga menuai kritik dari berbagai pihak yang mempertanyakan dampaknya terhadap stabilitas kawasan.
