JAKARTA – Implementasi biodiesel B50 dinilai membawa dampak besar bagi ketahanan energi sekaligus perekonomian Indonesia. Penghentian impor solar disebut mampu menghemat devisa hingga Rp170 triliun, yang selanjutnya dapat dialihkan untuk memperkuat kapasitas teknologi dan produktivitas nasional.
Ekonom Universitas Negeri Manado (Unima) Robert Winerungan menilai kebijakan B50 menjadi langkah strategis karena mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan solar dari luar negeri. Menurut dia, selama ini sebagian besar devisa negara terserap untuk kebutuhan impor bahan bakar minyak (BBM) dan pembayaran utang.
“Sebagian besar devisa kita habis untuk impor BBM dan bayar utang. Sekarang kalau BBM itu, solar tidak impor lagi, yang Rp170 triliun itu devisa hemat besar sekali,” kata Robert saat dihubungi, Sabtu (15/8/2026).
Robert mengatakan, penghematan tersebut tidak hanya berhenti pada berkurangnya kebutuhan impor. Dana yang sebelumnya digunakan untuk membeli solar dari luar negeri dinilai dapat memberikan ruang bagi Indonesia untuk meningkatkan penguasaan teknologi.
Menurut dia, penguatan teknologi akan berdampak pada peningkatan produktivitas serta efisiensi biaya produksi. Dengan demikian, industri dalam negeri memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing dengan produk dari negara lain.
“Jadi B50 ini sangat menghemat devisa. Devisa kita tidak terkuras oleh impor BBM lagi. Ada impor BBM, tapi sudah bukan solar,” ujarnya.
Di sisi lain, peningkatan penggunaan biodiesel juga dinilai memberikan dampak terhadap industri sawit sebagai sumber bahan baku utama. Robert melihat meningkatnya kebutuhan sawit untuk biodiesel dapat menciptakan kepastian permintaan sehingga membantu menjaga penjualan dan stabilitas harga komoditas tersebut.
Robert juga mengapresiasi langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam menjalankan kebijakan swasembada energi yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto.
“Itu spektakuler. Jadi intinya peran besar untuk BBM yang tidak impor lagi itu, devisa bisa dipakai untuk alih teknologi. Akan lebih maju lagi Indonesia kita,” kata Robert.
Pandangan serupa disampaikan pakar ekonomi energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti. Ia menilai penguatan biodiesel memiliki kaitan erat dengan peran strategis industri sawit dalam perekonomian nasional.
Menurut Yayan, sektor sawit selama ini tidak hanya menjadi sumber devisa melalui ekspor, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan di wilayah perdesaan. Karena itu, pengembangan B50 perlu dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan ekosistem industri sawit.
Yayan menekankan peningkatan persentase campuran biodiesel harus diikuti dengan kesiapan bahan baku. Pasalnya, semakin tinggi pemanfaatan biodiesel, semakin besar pula kebutuhan terhadap bahan baku.
Ia menilai sejumlah aspek perlu diperkuat, mulai dari produktivitas perkebunan sawit rakyat, diversifikasi bahan baku hingga dukungan pembiayaan.
“Perbaiki pungutan dan pasang katup pengaman campuran sekarang, diversifikasi ke bahan baku limbah sembari melindungi pangan melalui Harga Eceran Tertinggi alih-alih kuota ekspor, dan mulai menaikkan produktivitas perkebunan rakyat segera,” ujar Yayan.
Menurut dia, langkah tersebut penting agar B50 tidak hanya menjadi kebijakan untuk mengurangi impor energi, tetapi juga dapat dijalankan secara berkelanjutan dari sisi fiskal maupun lingkungan.
Yayan juga menyoroti kebijakan Kementerian ESDM yang menurutnya telah memasukkan sejumlah prasyarat dalam pelaksanaan peningkatan campuran biodiesel. Ia merujuk pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026 yang mengatur arah kebijakan pencampuran biodiesel hingga 2030.
Dalam keputusan tersebut, kesiapan bahan baku, pembiayaan dan infrastruktur menjadi sejumlah aspek yang diperhitungkan dalam pelaksanaan kebijakan.
“Syarat gerbang itulah petunjuknya. Keputusan itu sendiri mengakui bahwa jalur pencampuran bergantung pada kesiapan pembiayaan yang persis merupakan variabel yang ditemukan model sebagai pengikat,” kata Yayan.
Ia menambahkan, pemenuhan kebutuhan bahan baku biodiesel juga tidak harus dilakukan dengan membuka lahan baru. Peningkatan produktivitas dan peremajaan perkebunan rakyat dinilai dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga pasokan bahan baku.
“Dengan dukungan pembiayaan, bahan baku, dan infrastruktur yang memadai, B50 berpeluang menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi impor,” tegasnya.
Prabowo Sebut Swasembada Energi Mulai Terwujud
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan capaian pemerintah dalam upaya mewujudkan swasembada energi. Salah satu indikator yang disebut adalah keberhasilan Indonesia memproduksi biodiesel B50 berbasis minyak kelapa sawit.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit,” ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan penerapan B50 membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Juli 2026 dan disebut memberikan penghematan devisa dalam jumlah besar.
“Kita berhasil hemat devisa Rp170 triliun, sekitar 9,5 miliar Dollar Amerika, tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri,” kata Prabowo.
Implementasi B50 dengan demikian tidak hanya ditempatkan pemerintah sebagai kebijakan pencampuran bahan bakar berbasis sawit. Pengurangan impor solar juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi dan mengurangi kebutuhan devisa untuk energi dari luar negeri.
Namun, keberlanjutan kebijakan tersebut tetap bergantung pada kesiapan ekosistem pendukung, terutama ketersediaan bahan baku, produktivitas perkebunan rakyat, pembiayaan dan infrastruktur. Sejumlah aspek tersebut menjadi perhatian agar peningkatan pemanfaatan biodiesel dapat berjalan seiring dengan kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan energinya secara berkelanjutan.
