JAKARTA – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak mengalami kenaikan meski pasar energi global masih menghadapi tekanan geopolitik.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan konflik Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel ikut meningkatkan ketidakpastian terhadap pasokan minyak dunia.
“Saya selalu menganalogikan ini seperti penyakit malaria. Pagi sembuh, malam kambuh lagi,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Hal tersebut disampikan Bahlil saat memberikan keynote speech pada ajang Innovation Technology for Social and Environmental Awards (INTECHSEA) 2026 di Jakarta, Senin (14/9), merujuk pada ketegangan Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Menurut Bahlil, kondisi global tersebut perlu diantisipasi karena Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara kebutuhan BBM dan produksi minyak dalam negeri.
“Kebutuhan BBM kurang lebih 1,6 juta barel per hari, sementara lifting sekitar 600-610 ribu barel per hari,” ucapnya.
Pemerintah, kata Bahlil, terus memperkuat ketahanan energi melalui kebijakan yang menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama.
Salah satu langkahnya dilakukan saat Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Rusia untuk membahas peluang pasokan minyak mentah dalam jangka panjang.
“Indonesia adalah negara merdeka,” ujarnya menegaskan. “Tidak ada satu pun kekuatan asing yang bisa mengintervensi kebijakan pasokan energi kita demi kepentingan nasional.”
Di tengah fluktuasi harga minyak yang berada di atas asumsi APBN, pemerintah tetap memilih mempertahankan harga BBM bersubsidi.
“Untuk harga subsidi, tidak akan kita naikkan,” katanya menegaskan. “Berapa pun harganya di dunia.”
Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengurangi tekanan ekonomi akibat ketidakpastian global.
Selain isu BBM, Bahlil menegaskan pemerintah akan memperluas manfaat hilirisasi mineral agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di tingkat nasional.
Ia mencontohkan perubahan nilai ekspor nikel setelah pemerintah menghentikan pengiriman komoditas tersebut dalam bentuk bahan mentah.
“Ekspor nikel Indonesia pada 2017-2018 masih berupa bahan mentah, hanya senilai USD3,3-3,4 miliar per tahun,” ujarnya. “Setelah ekspor nikel mentah ditutup, pada 2023 ekspor kita sudah mencapai USD33 miliar.”
Namun, pemerintah menilai peningkatan nilai ekonomi tersebut belum sepenuhnya menciptakan pemerataan manfaat bagi masyarakat di wilayah penghasil tambang.
Karena itu, perusahaan smelter akan diarahkan menggandeng pengusaha daerah, UMKM, dan koperasi dalam mengembangkan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan tambang.
Skema tersebut juga akan mendapat dukungan pembiayaan dari Danantara untuk memperkuat keterlibatan pelaku usaha lokal.
“Bahan baku pertumbuhan yang ada di daerah, perputaran ekonominya harus dikuasai oleh daerah,” ujarnya. “Jadikan orang daerah sebagai tuan di negerinya sendiri.”
Bahlil juga menyatakan dukungan terhadap rencana Universitas Hasanuddin membangun Institut Mineral Kritikal untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia.
Pengembangan institusi tersebut dinilai strategis karena sebagian besar cadangan nikel, kobalt, serta potensi logam tanah jarang berada di kawasan timur Indonesia.
Kebijakan energi dan hilirisasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus meningkatkan manfaat sumber daya alam bagi masyarakat daerah.***
