MINAHASA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto turun langsung meninjau kondisi gereja terdampak gempa bumi berkekuatan 7,6 magnitudo di Rumengkor, Minahasa, guna memastikan keamanan ibadah Paskah tetap terjaga.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian inspeksi lapangan BNPB untuk memastikan penanganan dampak gempa berjalan optimal sekaligus memberikan kepastian keamanan bagi masyarakat yang akan menjalankan ibadah di tengah situasi pascabencana.
Dalam peninjauan itu, Gereja Katolik Paroki Bunda Hati Kudus menjadi salah satu titik perhatian utama karena mengalami kerusakan ringan pada bagian atas bangunan namun dinilai masih layak digunakan untuk kegiatan keagamaan.
Kepala BNPB memberikan apresiasi terhadap respons cepat warga dan pengurus gereja yang secara mandiri telah melakukan pembersihan area terdampak sehingga kondisi lingkungan kembali lebih aman dan tertata.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu diliputi kekhawatiran berlebihan meskipun wilayah tersebut telah diguncang ratusan gempa susulan sejak gempa utama terjadi.
“Tadi dari BMKG sudah memberikan informasi kepada Bapak Pastor bahwa per siang ini sudah lebih 400 kali gempa susulan. Namun, BMKG menyatakan tidak ada lagi gempa yang skalanya lebih besar dari gempa utama yang 7,6 Magnitudo tadi. Masyarakat silakan melaksanakan ibadah dengan tenang,” ujar Suharyanto di lokasi.
Momentum bencana ini bertepatan dengan rangkaian Pekan Suci umat Kristiani, mulai dari Jumat Agung hingga Hari Raya Paskah, sehingga aspek keamanan tempat ibadah menjadi prioritas utama pemerintah.
BNPB memastikan bahwa kerusakan minor yang terjadi pada gereja akan segera diperbaiki agar aktivitas ibadah dapat berlangsung tanpa hambatan dalam waktu dekat.
Saat ini, pemerintah pusat masih menunggu keputusan resmi Pemerintah Kabupaten Minahasa terkait penetapan status kedaruratan sebagai dasar administratif untuk menyalurkan bantuan perbaikan.
“Jika Kabupaten Minahasa menetapkan status kedaruratan, maka perbaikan gereja ini dan beberapa rumah warga yang terdampak informasinya tidak sampai 10 rumah di Kecamatan Tombolo ini akan ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui BNPB,” jelasnya.
Selain gereja, sejumlah rumah warga yang terdampak dalam jumlah terbatas juga akan menjadi bagian dari program pemulihan yang didukung pemerintah pusat.
BNPB menegaskan bahwa tidak ada batasan kaku dalam pengalokasian anggaran penanganan bencana, selama kebutuhan pemulihan masyarakat menjadi prioritas utama yang harus segera dipenuhi.
Kolaborasi lintas level pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah, disebut menjadi kunci percepatan pemulihan infrastruktur dan kehidupan sosial masyarakat terdampak.
“Setiap terjadi bencana, anggaran yang dibutuhkan akan didukung oleh Pemerintah Pusat. Kita tidak dibatasi, tergantung pada keadaan bencananya. Intinya kita bekerja sama untuk segera memperbaiki dan membantu masyarakat yang terdampak,” tegas Kepala BNPB.
BNPB berharap proses transisi dari masa tanggap darurat menuju pemulihan di wilayah Sulawesi Utara dapat berlangsung cepat agar aktivitas masyarakat kembali normal sepenuhnya.
Di akhir kunjungan, masyarakat juga diimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat solidaritas sosial dalam menghadapi potensi bencana yang masih mungkin terjadi.***
