JAKARTA – CEO perusahaan senjata terbesar Italia, Leonardo, dilaporkan ke Pengadilan Pidana Internasional (ICC) atas dugaan keterlibatan dalam pasokan senjata ke Israel yang terkait dengan dugaan genosida di Gaza. Kasus ini menandai perluasan penyelidikan genosida ke sektor bisnis pertahanan.
Laporan ini tak hanya menyasar Perdana Menteri Giorgia Meloni, tapi juga dua pejabat senior lainnya, menandai eskalasi tuduhan terhadap dukungan militer Eropa dalam konflik Timur Tengah.
Kelompok pengadu, yang terdiri dari sekitar 50 tokoh masyarakat sipil Italia seperti dosen hukum, pengacara, dan aktivis hak asasi manusia, menyoroti peran pemerintah Meloni dalam memfasilitasi ekspor senjata mematikan ke Gaza.
Mereka menilai kebijakan ini secara tidak langsung mendukung operasi militer Israel yang telah menewaskan ribuan warga sipil Palestina sejak Oktober 2023.
“Dengan mendukung pemerintah Israel, terutama melalui penyediaan senjata mematikan, pemerintah Italia telah terlibat dalam genosida yang sedang berlangsung, kejahatan perang yang sangat serius, serta kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap rakyat Palestina,” ucapnya.
Leonardo, perusahaan pertahanan terbesar di Italia dengan mayoritas saham dimiliki negara, dikenal sebagai pemasok kunci komponen militer untuk Israel, termasuk sistem radar, helikopter, dan peralatan elektronik canggih yang digunakan dalam konflik Gaza.
Data ekspor menunjukkan bahwa sejak awal perang, Italia telah mengirim senjata senilai jutaan euro ke Tel Aviv, meski ada tekanan internasional untuk menghentikannya.
Langkah ini memicu perdebatan global soal tanggung jawab korporasi dalam kejahatan perang, di mana ICC kini menyelidiki potensi pelanggaran Konvensi Genosida 1948.
Respons pemerintah Italia pun cepat. Dalam wawancara eksklusif dengan stasiun TV negeri RAI, Meloni mengungkapkan keterkejutannya atas pengaduan ini.
“Saya rasa tidak ada kasus lain di dunia atau dalam sejarah yang diadukan seperti ini,” ujar Meloni,
Meloni menekankan bahwa tuduhan tersebut dianggap sebagai langkah “tak pernah terjadi sebelumnya” dalam politik modern.
Pengaduan ke ICC ini merupakan bagian dari gelombang aksi hukum yang lebih luas terhadap sekutu Israel di Eropa. Sebelumnya, pejabat Jerman dan Inggris juga dilaporkan atas pasokan senjata.
Para aktivis berharap ICC, yang berkantor di Den Haag, segera membuka penyelidikan formal untuk memastikan akuntabilitas di tengah krisis kemanusiaan di Gaza, yang telah memaksa lebih dari 1,9 juta orang mengungsi.
Hingga kini, pihak Leonardo belum merespons secara resmi tuduhan ini, sementara Kementerian Luar Negeri Italia menyebut pengaduan sebagai “serangan politik yang tidak berdasar“.
Pengembangan kasus ini dipantau ketat oleh komunitas internasional, terutama di tengah sidang PBB yang membahas embargo senjata ke wilayah konflik.