JAKARTA – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menekankan pentingnya efisiensi anggaran di lingkungan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Langkah ini diambil untuk mengurangi pengeluaran yang tidak esensial, sehingga anggaran dapat dialokasikan lebih optimal pada program prioritas nasional.
Salah satu contoh anggaran yang dinilai perlu diefisienkan adalah belanja Alat Tulis Kantor (ATK) di kementerian/lembaga (K/L) yang mencapai Rp44 triliun.
Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menyebut angka tersebut sangat besar dan harus ditinjau ulang agar lebih proporsional.
“Seperti anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) untuk Kementerian/Lembaga mencapai Rp44 triliun. Itu sangat besar menurut saya,” kata Budiman dilansir RRI, Rabu (19/3/2025).
Strategi Efisiensi Anggaran
Selain pengurangan belanja ATK, efisiensi anggaran juga mencakup pemangkasan perjalanan dinas, acara seremonial, hingga seminar yang dinilai tidak mendesak.
Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengendalian Belanja Pemerintah.
“Efisiensi anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara dengan memangkas belanja kementerian/lembaga.”
“Efisiensi anggaran ini akan dialokasikan untuk sejumlah program-program prioritas lainnya di pemerintahan sekarang,” jelas Budiman.
Efisiensi anggaran ini dilakukan agar program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran dapat berjalan dengan optimal. Salah satu fokus utama adalah memperluas cakupan penerima manfaat program bantuan sosial.
Presiden Prabowo sebelumnya telah menginstruksikan agar jumlah penerima manfaat program bantuan sosial diperluas secara signifikan.
Target penerima bantuan pada 2025 diproyeksikan meningkat menjadi 82,9 juta orang, yang memerlukan tambahan anggaran hingga Rp171 triliun.
Dengan adanya kebijakan efisiensi ini, dana yang semula dialokasikan untuk belanja operasional kementerian/lembaga dapat dialihkan ke program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara lebih tepat guna dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Langkah efisiensi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Dengan pengurangan belanja yang tidak esensial, pemerintah dapat lebih fokus pada program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat.***
