DEPOK — Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kembali mendorong peningkatan kualitas layanan publik dengan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) 2026 di Auditorium Roebiono Kertopati, BSSN Sawangan, Depok, Selasa (18/8/2026).
Forum bertajuk “Transformasi Pelayanan Publik Melalui Penguatan Standar Pelayanan dan Customer Experience” tersebut menjadi ruang bagi BSSN untuk menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait kebutuhan dan pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan.
Kegiatan itu diarahkan untuk memastikan pelayanan BSSN tidak hanya memenuhi aspek teknis dan keamanan, tetapi juga semakin mudah digunakan, informatif, cepat merespons kebutuhan, serta memberikan kepastian kepada pengguna.
Kepala Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) sekaligus Ketua Panitia, Jonathan Gerhard Tarigan, membuka rangkaian kegiatan dengan menyampaikan kesiapan pelaksanaan forum sekaligus menjelaskan empat sektor layanan BSSN yang menjadi fokus evaluasi.
Sekretaris Utama BSSN, Soetedjo Joewono, saat membuka forum menilai transformasi digital membuat pengalaman pengguna menjadi bagian penting dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas.
Menurut Soetedjo, layanan yang baik tidak cukup hanya mengandalkan sistem yang memiliki performa teknis tinggi, tetapi juga harus didukung penyampaian informasi yang mudah dipahami, prosedur sederhana, dan kepastian bagi masyarakat.
“Tantangan kita adalah memastikan forum ini tidak berhenti pada diskusi, melainkan menghasilkan tindak lanjut nyata sesuai dengan kebutuhan pengguna,” tegas Soetedjo.
BSSN Perkenalkan TTE Berbasis Passkey
Momentum FKP 2026 juga dimanfaatkan BSSN untuk memperkenalkan pembaruan teknologi pada layanan tanda tangan elektronik melalui fitur Tanda Tangan Elektronik (TTE) berbasis Passkey milik BSrE.
Fitur tersebut terintegrasi dengan teknologi pemindaian wajah atau Face ID dalam aplikasi BeSign sehingga pengguna dapat melakukan proses penandatanganan dokumen secara lebih praktis tanpa harus bergantung pada penggunaan kata sandi.
Pengembangan ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman penandatanganan dokumen yang lebih cepat dan sederhana dengan tetap mempertahankan aspek keamanan serta kekuatan hukum sertifikat elektronik.
Empat Layanan BSSN Jadi Sorotan
Pembahasan forum kemudian berlanjut pada sejumlah materi yang berkaitan dengan penguatan standar dan digitalisasi layanan BSSN.
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Ajib Rakhmawanto, menekankan bahwa standar pelayanan dan konsultasi publik memiliki peran penting dalam memberikan kepastian atas hak masyarakat sebagai pengguna layanan.
Ia juga menyoroti pentingnya integrasi Mal Pelayanan Publik (MPP) serta penerapan digitalisasi yang adaptif dan harus terus dievaluasi mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.
Dari sisi sertifikasi elektronik, perwakilan BSrE, Abdul Khairul Zaka, memaparkan strategi Digital Trust 360° untuk menjawab peningkatan penggunaan sertifikat elektronik sekaligus memperkuat standardisasi layanan TTE dan teknologi Face ID.
Sementara itu, Kepala BLPID, Imam Resti Muhtahar, menjelaskan pengembangan Identity Broker melalui ConnectIDN yang memungkinkan pengguna memperoleh akses tunggal atau single sign-on ke berbagai layanan.
Pengembangan tersebut juga mencakup Connect Wallet, sebuah konsep dompet identitas digital yang diarahkan untuk mendukung pengelolaan identitas secara lebih terintegrasi di ekosistem layanan digital.
Kanal Pengaduan Siber Terus Diperkuat
Aspek pengaduan dan komunikasi dengan pengguna turut menjadi perhatian dalam transformasi pelayanan BSSN.
Novian Nur Cahya menjelaskan pengembangan Pusat Kontak Siber Nasional sebagai kanal komunikasi dua arah yang memungkinkan laporan terkait keamanan siber ditangani melalui proses validasi sebelum diteruskan kepada pihak yang berkepentingan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan laporan kerentanan yang masuk memiliki validitas dan dapat ditindaklanjuti secara tepat oleh pemangku kepentingan terkait.
Sementara itu, Taufik Nurhidayat memaparkan digitalisasi proses Information Technology Security Assessment (ITSA) melalui aplikasi khusus yang memungkinkan proses pengujian keamanan dipantau secara lebih mudah dan transparan.
BSSN Dorong Pelayanan yang Lebih Adaptif
Forum Konsultasi Publik 2026 diikuti oleh sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, hingga sektor industri yang turut memberikan pandangan mengenai pengembangan pelayanan BSSN.
Diskusi interaktif menjadi bagian penting dalam forum tersebut karena BSSN dapat memperoleh masukan langsung mengenai kebutuhan, kendala, dan harapan pengguna terhadap layanan di bidang siber dan persandian.
BSSN menempatkan hasil konsultasi tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan sekaligus memperkuat transparansi dan responsivitas institusi.
Melalui penguatan standar pelayanan, pemanfaatan teknologi, dan perhatian terhadap pengalaman pengguna, BSSN berupaya membangun layanan publik siber dan sandi yang semakin adaptif terhadap perkembangan era digital.***
