JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdampak gempa NTT meningkatkan kesiapsiagaan.
Instruksi tersebut diarahkan untuk menjaga layanan makanan dan pemenuhan gizi tetap berjalan selama penanganan bencana berlangsung.
Kepala BGN Sudaryono meminta SPPG yang terdampak langsung menyesuaikan pelayanan dengan kondisi serta mengutamakan keselamatan petugas.
Setiap SPPG terdampak juga diminta segera melaporkan kondisi fasilitas dan kegiatan operasional kepada pihak terkait.
“SPPG yang terdampak bencana wajib mengutamakan keselamatan dan melaporkan kondisi kepada pihak terkait.”
“Sementara SPPG terdekat yang operasionalnya tidak terdampak dapat menyesuaikan pelayanan,” kata Sudaryono dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2026.
Sementara itu, SPPG yang berada dekat lokasi bencana dan masih beroperasi diminta memperluas perannya dalam membantu masyarakat.
Pelayanan makanan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak, khususnya kelompok rentan yang berada di sekitar wilayah bencana.
“Sementara SPPG terdekat dapat menyesuaikan pelayanan. Termasuk membantu pemenuhan makanan bagi masyarakat terdampak dan kelompok rentan di sekitar wilayah bencana,” ucap Sudaryono.
BGN menilai pemenuhan makanan bergizi menjadi bagian penting dalam menjaga kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat.
Kondisi pengungsian yang tersebar membuat distribusi bantuan perlu dilakukan secara terukur agar kebutuhan warga dapat terpenuhi secara merata.
Karena itu, BGN meminta seluruh jajaran pusat dan SPPG menjalankan penanganan bencana berdasarkan koordinasi serta arahan yang telah ditetapkan.
Menurut Sudaryono, respons cepat harus tetap disertai ketepatan sasaran agar bantuan makanan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Kita harus bergerak cepat. Terkoordinasi, dan tetap memastikan pemenuhan gizi bagi masyarakat Indonesia,” ujar Sudaryono.
Penanganan dampak gempa juga membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah agar distribusi bantuan dan layanan dasar berjalan lebih terintegrasi.
Menko PMK Pratikno sebelumnya mendorong pemerintah daerah di NTT segera membentuk satuan tugas khusus untuk memperkuat penanganan pascagempa.
“Kami dorong agar satgas daerah segera dibentuk. Karena lokasi pengungsian ada di beberapa titik,” ucap Pratikno.
Pembentukan satgas diharapkan mempercepat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai unsur yang terlibat dalam penanganan warga terdampak.
Dengan langkah tersebut, kebutuhan makanan, gizi, dan bantuan dasar masyarakat di lokasi pengungsian diharapkan dapat dipenuhi secara lebih cepat dan tepat.***
