JAKARTA – Ketegangan di Laut China Selatan kembali memanas setelah Filipina dan China saling melontarkan tudingan terkait bentrokan yang terjadi di kawasan Second Thomas Shoal pada Senin (20/7). Insiden yang melibatkan personel militer dan penjaga pantai kedua negara itu memicu kecaman dari Amerika Serikat (AS) dan Australia, sekaligus membayangi agenda pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila.
Peristiwa terbaru ini memperlihatkan masih rapuhnya situasi keamanan di salah satu kawasan paling strategis di dunia. Selain memicu perang narasi antara Manila dan Beijing, bentrokan tersebut juga kembali menyoroti sengketa kedaulatan yang hingga kini belum menemukan titik penyelesaian.
Menurut Angkatan Bersenjata Filipina (AFP), insiden bermula ketika sebuah kapal Penjaga Pantai China yang membawa delapan personel mendekati BRP Sierra Madre, kapal perang tua yang sengaja dikandaskan Filipina di Second Thomas Shoal dan difungsikan sebagai pos militer permanen.
Militer Filipina menyebut kedatangan kapal tersebut awalnya dilakukan untuk mengambil foto dan merekam aktivitas di sekitar kapal. Namun situasi berubah menjadi konfrontasi saat dua kapal karet milik Filipina berusaha menghalau keberadaan personel China.
AFP menuduh personel Penjaga Pantai China bertindak agresif hingga melakukan kekerasan terhadap seorang awak Angkatan Laut Filipina.
“Personel China bereaksi dengan keras dan agresif dengan memukul personel angkatan laut Filipina menggunakan tongkat kayu,” demikian pernyataan Angkatan Bersenjata Filipina.
Akibat insiden tersebut, seorang prajurit Filipina dilaporkan mengalami luka di bagian kepala setelah terkena pukulan.
Filipina Desak China Hentikan Aksi Agresif
Pemerintah Filipina menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional sekaligus memperburuk stabilitas kawasan.
Militer Filipina mendesak Beijing menghentikan berbagai tindakan yang dinilai bersifat koersif di Laut Filipina Barat, istilah yang digunakan Manila untuk menyebut wilayah Laut China Selatan yang berada dalam zona ekonomi eksklusifnya.
“Kami menyerukan kepada Tentara Pembebasan Rakyat, Penjaga Pantai China, termasuk milisi maritimnya, untuk menghentikan tindakan ilegal, koersif, agresif, dan menyesatkan di Laut Filipina Barat serta mematuhi Putusan Arbitrase 2016 yang menegaskan hak maritim sah Filipina berdasarkan hukum internasional,” tegas AFP.
Filipina kembali menegaskan bahwa Second Thomas Shoal berada dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut sesuai ketentuan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS).
China Bantah, Tuding Filipina Memulai Serangan
Beijing langsung membantah seluruh tuduhan yang disampaikan Manila. Penjaga Pantai China justru menyebut kapal Filipina mengabaikan berbagai peringatan dan melakukan manuver yang membahayakan kapal patroli China.
Versi China menyatakan personel Filipina menjadi pihak pertama yang menggunakan kekerasan.
“Personel Filipina terlebih dahulu menggunakan dayung, tongkat kayu, dan peralatan lainnya untuk menyerang secara agresif petugas penegak hukum China,” kata Penjaga Pantai China.
Pemerintah China juga menuduh Filipina sengaja memutarbalikkan fakta mengenai insiden tersebut demi membangun opini internasional.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Luar Negeri China pada Selasa (21/7) memanggil Duta Besar Filipina untuk menyampaikan nota protes resmi atas insiden yang oleh Beijing disebut sebagai “provokasi dan serangan yang disengaja” di Ren’ai Reef, nama yang digunakan China untuk menyebut Second Thomas Shoal.
AS Kecam Tindakan China
Insiden tersebut segera mendapat perhatian dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu pertahanan Filipina.
Departemen Luar Negeri AS mengecam tindakan China yang dinilai semakin meningkatkan risiko konflik di kawasan Indo-Pasifik.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Tommy Pigott menegaskan Washington memandang serius bentrokan tersebut.
“Amerika Serikat mengecam tindakan China yang berbahaya dan agresif terhadap personel angkatan laut Filipina di Second Thomas Shoal pada 20 Juli 2026 dan menyerukan agar China segera menghentikan tindakan yang mengganggu stabilitas kawasan,” ujar Pigott.
Menurutnya, pola tindakan Beijing terhadap operasi maritim Filipina terus memperburuk situasi keamanan regional.
“Pola provokasi China terhadap operasi maritim Filipina yang sah merusak perdamaian dan stabilitas kawasan serta bertentangan dengan komitmen China untuk menyelesaikan sengketa secara damai,” lanjutnya.
Australia Ikut Mengecam
Kecaman serupa datang dari Australia
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menyebut tindakan China sebagai perilaku yang membahayakan keamanan kawasan sekaligus mengganggu stabilitas regional.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Filipina menilai aksi kekerasan terhadap personel militernya sebagai tindakan yang tidak dapat diterima dan memastikan jalur diplomatik akan ditempuh untuk merespons insiden tersebut.
Sengketa Lama yang Terus Memanas
Second Thomas Shoal telah lama menjadi salah satu titik paling sensitif dalam sengketa Laut China Selatan.
Filipina mempertahankan keberadaan BRP Sierra Madre sejak 1999 sebagai simbol penguasaan wilayah, sementara China terus meningkatkan patroli untuk menegaskan klaimnya atas hampir seluruh Laut China Selatan melalui peta sembilan garis putus-putus (nine-dash line).
Padahal, Putusan Arbitrase Permanen tahun 2016 telah menyatakan bahwa klaim historis China di sebagian besar Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum berdasarkan hukum internasional. Namun Beijing hingga kini tetap menolak putusan tersebut.
Bayangi Pertemuan ASEAN
Bentrok terbaru itu terjadi di tengah berlangsungnya pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila yang turut dihadiri Menteri Luar Negeri China Wang Yi serta Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio.
Momentum tersebut semula diharapkan menjadi kesempatan untuk mempercepat pembahasan Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan. Namun meningkatnya ketegangan justru memunculkan keraguan terhadap peluang tercapainya kesepakatan dalam waktu dekat.
Sebelum menghadiri forum tersebut, Rubio kembali menekankan pentingnya menjaga kebebasan navigasi di Asia Tenggara.
“Kebebasan ini sama sekali tidak dapat dianggap terjamin. Jika perairan ini jatuh ke bawah kendali kekuatan yang bersedia menggunakan perdagangan sebagai senjata geopolitik, maka Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN akan menghadapi ancaman serius terhadap kedaulatan, keamanan, dan masa depan ekonomi mereka,” tegas Rubio.
Selain persoalan Laut China Selatan, forum ASEAN juga membahas krisis Myanmar yang masih menjadi tantangan besar bagi kawasan.
Thailand kembali mendorong agar Myanmar dilibatkan secara penuh dalam forum ASEAN.
“Yang terbaik adalah membawa Myanmar kembali ke dalam keluarga ASEAN,” kata Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow.
Ia menambahkan, “Kami percaya bahwa setelah lima tahun, kami perlu berbicara, kami perlu mendengarkan, dan mereka perlu menjelaskan.”
Namun usulan tersebut belum mendapat dukungan penuh. Malaysia tetap mempertahankan sikapnya untuk tidak menormalisasi hubungan tingkat tinggi dengan Myanmar selama kekerasan dan penindasan terhadap masyarakat sipil masih terus berlangsung.
Dengan meningkatnya ketegangan di Second Thomas Shoal, sengketa Laut China Selatan kembali menjadi isu utama yang berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan kawasan sekaligus menguji soliditas ASEAN dalam merespons rivalitas strategis antara China dan Amerika Serikat.
