NGAWI – Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menyatakan kesiapannya menjalankan arahan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang menekankan pentingnya ketersediaan pupuk sebelum masa tanam sebagai faktor utama dalam mencapai swasembada pangan nasional.
“Sekarang volume pupuk bersubsidi ditambah, jadi tidak hanya aturan yang dipermudah tetapi juga volumenya ditambah,” ujar Rahmad dalam acara Demi Indonesia Mandiri Pangan di Lapangan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Senin (3/3/2025).
Sebagai BUMN yang bertanggung jawab atas produksi dan distribusi pupuk bersubsidi, Rahmad mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi.
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025, pemerintah mempersingkat proses distribusi dan memudahkan petani dalam menebus pupuk bersubsidi.
Rahmad juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton untuk tahun 2025, meningkat dari realisasi tahun 2024 yang sekitar 7,3 juta ton.
Dengan adanya tambahan ini, ia mengajak para petani, termasuk di Ngawi, untuk segera menebus pupuk di kios resmi.
“Tahun ini alokasinya 9,55 juta ton, untuk Ngawi tahun lalu 71 ribu ton, tahun ini 81 ribu ton. Perintah Pak Menko, pupuk harus siap. Kita sampaikan di Ngawi ada 2 gudang pupuk dengan hampir 20 ribu ton pupuk yang telah disiapkan. Maka petani yang siap menanam, kita jalankan supaya Indonesia bisa mencapai swasembada pangan seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo. Para petani silakan menebus pupuk karena sudah kita siapkan,” tutur Rahmad.
Di sisi lain, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa ketersediaan pupuk sebelum masa tanam adalah faktor krusial bagi swasembada pangan. Menurutnya, tanpa pasokan pupuk yang cukup, proses tanam tidak akan berjalan optimal.
“Jadi pupuk harus ada sebelum tanam. Banyak aturan yang sudah dipangkas,” kata Zulhas dalam sambutannya.
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sektor pangan sebagai prioritas utama. Zulhas menilai, sudah terlalu lama sektor ini hanya mendapat perhatian tanpa menjadi fokus kebijakan nasional.
Lebih lanjut, Zulhas menekankan bahwa pencapaian swasembada pangan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat, tetapi harus melibatkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Dengan sinergi yang kuat, ia optimistis swasembada pangan bisa segera terwujud.
