Sentilan keras Presiden Prabowo Subianto soal gaya hidup mewah pejabat daerah rupanya berbuntut panjang. Setelah sang Presiden blak-blakan menyindir adanya gubernur yang menganggarkan mobil dinas seharga Rp8 miliar sementara infrastruktur desa terbengkalai, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) langsung bergerak cepat melakukan “bersih-bersih” administrasi.
Pemprov Kalimantan Timur memastikan proses pengembalian (pembatalan) pengadaan mobil dinas Gubernur Rudy Mas’ud senilai Rp8,49 miliar telah tuntas secara administratif. Langkah ini diambil di tengah sorotan tajam mengenai efisiensi anggaran yang disuarakan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa unit kendaraan tersebut belum sempat menyentuh aspal jalanan lapangan. “Secara hitungan dan administratif, proses pengadaan dianggap sudah tuntas (dibatalkan), karena mobil tersebut belum pernah dipakai,” jelasnya, Sabtu (21/3/2026).
Mengurai Angka Rp8,49 Miliar
Faisal merinci bahwa angka fantastis tersebut bukan hanya harga unit semata. Dari total Rp8,49 miliar, pihak penyedia sebenarnya hanya menerima Rp7,5 miliar. Sisanya, hampir Rp1 miliar, merupakan setoran pajak (PPN dan PPh) yang sudah masuk ke kas negara.
Karena pembelian ini resmi dibatalkan, Pemprov Kaltim kini harus berjibaku dengan birokrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menarik kembali dana pajak tersebut. Proses ini diperkirakan memakan waktu dua hingga tiga bulan. “Uang Rp8,49 miliar itu sudah termasuk pajak, bea balik nama, ongkos kirim antarpulau, asuransi, hingga margin keuntungan perusahaan,” tambah Faisal.
“Tamparan” dari Meja Presiden
Sebelumnya, pada Kamis (19/3), Presiden Prabowo meluapkan kegeramannya terkait ketimpangan anggaran di daerah. Ia menyoroti bagaimana jembatan desa yang rusak harus menunggu intervensi Presiden, sementara pejabat daerah sibuk membeli fasilitas mewah.
“Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Rakyat harus teriak, Presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Dana Gubernur ke mana?” sindir Prabowo dengan nada bicara yang terbuka.
Secara spesifik, Prabowo mencontohkan pengadaan mobil dinas gubernur yang mencapai angka Rp8 miliar sebagai bentuk pemborosan. “Banyak pejabat itu menurut saya tidak efisien. Kita buka-bukaan ya. Ada pemerintah daerah beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar,” tegasnya.
Langkah Pemprov Kaltim yang membatalkan pengadaan ini pun dinilai sebagai upaya “penebusan” sekaligus bukti kepatuhan terhadap arahan tegas dari pusat mengenai prioritas anggaran untuk kepentingan rakyat banyak.
