MANILA, FILIPINA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte atas tuduhan merencanakan pembunuhan Presiden Ferdinand Marcos Jr., dugaan korupsi, dan kegagalannya mengecam agresi China terhadap pasukan Filipina di Laut Cina Selatan.
Dilansir dari Associated Press (AP), mosi pemakzulan terhadap Sara Duterte didukung oleh lebih dari 215 anggota DPR, angka yang jauh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mengirimkan petisi ini ke Senat, yang akan memutuskan masa depan Wakil Presiden tersebut.
Mayoritas anggota DPR yang menandatangani mosi ini merupakan sekutu dekat Presiden Ferdinand Marcos Jr., memperburuk ketegangan politik di Filipina.
Sekretaris Jenderal DPR Filipina, Reginald Velasco, mengonfirmasi bahwa mosi pemakzulan ini telah memperoleh dukungan yang cukup kuat, dengan tanda tangan dari anggota DPR, termasuk putra Presiden Sandro Marcos dan sepupu Marcos, Ketua DPR Martin Romualdez.
Pemakzulan ini bertujuan untuk memaksa Sara Duterte mundur dari jabatannya dan dilarang memegang posisi publik di masa depan.
Sebagai bagian dari mosi pemakzulan, tuduhan terhadap Sara Duterte mencakup ketidaksetiaan terhadap publik, penyalahgunaan kekuasaan, dan dugaan pelanggaran terhadap hukum serta Konstitusi Filipina tahun 1987.
“Tindakan Duterte selama masa jabatannya jelas menunjukkan ketidaksetiaan besar terhadap kepercayaan publik dan penyalahgunaan kekuasaan yang kejam, yang jika digabungkan, menunjukkan ketidaklayakannya untuk menduduki jabatan publik,” tulis pernyataan pengaduan tersebut.
Meskipun Sara Duterte belum memberikan komentar resmi terkait langkah DPR tersebut, sang saudara, Paolo Duterte, yang juga anggota DPR, mengkritik pemakzulan ini sebagai bentuk penganiayaan politik.
“Para anggota parlemen yang bersaing bermanuver untuk segera mengumpulkan tanda tangan dan mendorong kasus pemakzulan yang tidak berdasar ke Senat,” katanya.
Pemakzulan ini muncul setelah serangkaian kontroversi yang melibatkan Sara Duterte. Pada konferensi pers daring tanggal 23 November 2024, Sara sempat menyatakan bahwa dia akan memerintahkan orang untuk membunuh Presiden Marcos, Ibu Negara Liza Araneta Marcos, serta Ketua DPR Ferdinand Martin Romualdez jika dirinya terbunuh. Pernyataan ini memicu reaksi dari Dewan Keamanan Nasional (NSC), yang segera meningkatkan protokol keamanan untuk Presiden Marcos.
Namun, setelah video pernyataan tersebut beredar luas di media sosial, Sara Duterte kemudian menjelaskan bahwa pernyataannya soal ancaman tersebut telah disalahartikan. Menurutnya, ia hanya menyatakan kekhawatiran atas keselamatan dirinya, bukan mengancam nyawa Presiden Marcos.
Dalam surat yang dikirimkan kepada Dewan Keamanan Nasional pada 25 November 2024, Sara meminta klarifikasi mengenai pernyataan yang dianggap sebagai ancaman terhadap Presiden Marcos.
“Saya ingin melihat salinan pemberitahuan rapat …, daftar peserta, foto rapat, dan notulen rapat yang disahkan oleh notaris di mana Dewan (NSC) memutuskan untuk mempertimbangkan pernyataan Wakil Presiden terhadap Presiden, yang ditafsirkan secara sengaja di luar konteks,” kata Sara.
Selain itu, Sara Duterte juga terlibat dalam tuduhan korupsi yang muncul setelah penyelidikan selama sebulan oleh DPR Filipina. Dugaan korupsi ini mencakup penyalahgunaan dana rahasia dan intelijen senilai 10,5 juta dolar AS yang diterima oleh kantor Wakil Presiden dan Kementerian Pendidikan saat Sara menjabat.
Penyelidikan ini disiarkan secara langsung di televisi, memicu perdebatan sengit tentang integritas para pejabat publik di Filipina.
Pemakzulan ini mencerminkan semakin dalamnya perpecahan dalam pemerintahan Filipina dan menciptakan ketegangan politik yang semakin memuncak di antara keluarga Marcos dan Duterte, dua keluarga yang telah lama mendominasi peta politik negara tersebut.
