JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, Anna Mu’awanah meminta pemerintah dan otoritas terkait untuk segera mempercepat reformasi struktural di pasar modal Indonesia. Desakan ini muncul di tengah gejolak bursa saham yang dipicu oleh keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan penyesuaian bobot dan penambahan konstituen untuk saham-saham Indonesia, sebagai respons atas kekhawatiran transparansi dan likuiditas.
Menurut Anna, momentum gejolak ini harus dijadikan evaluasi mendalam agar Indonesia tidak kehilangan kepercayaan investor global. Reformasi mendesak diperlukan untuk meningkatkan integritas, transparansi, serta daya saing pasar modal nasional di mata dunia.
“Pemerintah tidak boleh menunda. Gejolak pasar pascarekomendasi MSCI harus dijadikan bahan evaluasi serius. Reformasi ini penting untuk memperbaiki integritas pasar, meningkatkan transparansi, dan menciptakan iklim investasi yang lebih sehat,” ujar Anna di Jakarta, Senin (2/2/2026).
Salah satu langkah krusial yang ia tekankan adalah penerapan ambang batas minimum kepemilikan saham publik (free float) sebesar 15 persen. Kebijakan ini sejalan dengan ekspektasi MSCI dan memiliki tenggat waktu paling lambat Mei 2026 untuk menunjukkan perbaikan signifikan. Saat ini, aturan free float minimum baru 7,5 persen, dan OJK serta BEI telah mengumumkan rencana peningkatan tersebut secara bertahap, termasuk untuk emiten baru dan masa transisi bagi emiten eksisting.
“Ada risiko besar jika Indonesia gagal memenuhi tenggat waktu tersebut, mulai dari penurunan kepercayaan investor internasional hingga potensi eksklusi saham-saham Indonesia dari indeks global MSCI. Kegagalan tersebut akan membangun persepsi bahwa pasar modal Indonesia tidak transparan dan berisiko tinggi,” urainya.
Anna menyoroti isu utama yang menjadi perhatian MSCI, yaitu keterbukaan informasi kepemilikan saham dan struktur kepemilikan yang masih terkonsentrasi. Peningkatan free float diharapkan dapat mengurangi dominasi pemegang saham besar, mencegah praktik yang merugikan investor kecil, serta meningkatkan likuiditas perdagangan.
“Ini soal pembuktian bahwa tata kelola bursa saham Indonesia semakin transparan dan adil. Delapan rencana aksi reformasi integritas pasar modal yang disiapkan pemerintah harus dijalankan secara nyata, bukan sekadar wacana,” tegasnya.
Lebih lanjut, legislator dari PKB ini menekankan pentingnya perlindungan bagi investor ritel yang jumlahnya terus bertambah pesat. Reformasi diharapkan menciptakan ekosistem pasar yang sehat, adil, dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat yang berinvestasi di saham.
“Jangan sampai investor kecil menelan pil pahit karena masuk ke pasar yang tidak sehat. Negara wajib memastikan pasar modal kita berintegritas sehingga seluruh lapisan investor terlindungi,” pungkas Anna.
Langkah reformasi ini mendapat dukungan luas sebagai upaya menjaga posisi Indonesia dalam indeks global MSCI, sekaligus mendorong aliran investasi asing yang lebih stabil di masa depan. OJK dan BEI telah menyatakan komitmen untuk menerapkan perubahan tersebut secara cepat dan transparan guna memulihkan kepercayaan pasar.
