JAKARTA — Krisis sampah di Indonesia dinilai sudah berada di titik mengkhawatirkan. Gunungan limbah yang terus meningkat setiap hari membuat DPR RI mendesak pemerintah segera meluncurkan Gerakan Pilah Sampah Nasional guna mencegah ancaman lingkungan yang kian meluas.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, menegaskan persoalan sampah tak lagi bisa ditangani dengan cara lama. Menurutnya, kegagalan memilah sampah sejak dari rumah menjadi penyebab utama tempat pembuangan akhir (TPA) di berbagai daerah kini nyaris kolaps.
“Kami meminta pemerintah segera menyusun gerakan pilah sampah nasional agar persoalan sampah yang hingga kini belum terselesaikan dapat ditangani secara lebih serius dan terukur. Jangan sampai masalah sampah ini menjadi bom waktu yang memberikan dampak luas bagi masyarakat Indonesia,” ujar Ratna di Jakarta, Senin (18/5/2026).
Ia menilai Indonesia masih tertinggal dalam pengelolaan limbah modern. Sampah yang seharusnya bisa diolah menjadi energi, pupuk, atau produk daur ulang justru berakhir menumpuk dan mencemari lingkungan.
“Di sisi lain kita masih belum mempunyai skema pengelolaan sampah yang bisa secara cepat mengubah limbah menjadi hal bermanfaat seperti energi, pupuk, atau hal bermanfaat lainnya,” katanya.
Ratna menegaskan budaya mencampur seluruh jenis sampah harus segera dihentikan. Menurut dia, pemilahan sejak awal menjadi kunci untuk mengurangi beban TPA sekaligus meningkatkan nilai ekonomis limbah.
Ia mendorong pemerintah membangun sistem pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir, dimulai dari rumah tangga, sekolah, pasar, hingga kawasan industri.
“Pilah sampah harus menjadi gerakan nasional karena persoalan sampah tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara lama. Pemilahan sejak dari sumbernya akan mengurangi beban tempat pembuangan akhir dan memperkuat sistem pengelolaan sampah nasional,” tegasnya.
Politisi PKB itu juga meminta pemerintah menghidupkan kembali gerakan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang sempat masif dikampanyekan beberapa tahun lalu. Edukasi dinilai harus dilakukan secara konsisten agar kesadaran masyarakat tidak berhenti sebagai slogan semata.
Menurut Ratna, pengelolaan sampah tidak boleh bergantung pada pergantian pejabat atau kepala daerah. Ia menekankan pentingnya kebijakan berkelanjutan agar budaya memilah sampah benar-benar tertanam di masyarakat.
“Pengelolaan sampah tidak boleh bergantung pada pergantian kepemimpinan. Harus ada kesinambungan kebijakan dari pusat sampai daerah agar gerakan ini benar-benar menjadi budaya nasional, termasuk memasukkan edukasi pilah sampah di lembaga pendidikan dasar,” ujarnya.
Ratna turut menyoroti kondisi TPST Bantargebang yang disebutnya sudah menjadi alarm keras krisis sampah nasional. Dengan kiriman sampah Jakarta mencapai sekitar 9.000 ton per hari, kapasitas TPST tersebut kini berada di ambang kritis.
Jika tidak segera ditangani, tumpukan sampah dikhawatirkan memicu pencemaran udara, limbah air lindi, hingga gangguan kesehatan bagi warga sekitar.
Ia pun mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mulai menggencarkan kebijakan pemilahan sampah di tingkat warga. Namun, Ratna menegaskan langkah itu harus diperluas menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh daerah.
“Jangan sampai persoalan seperti di Bantargebang terus berulang. Kondisi tersebut menjadi alarm serius bahwa Indonesia membutuhkan perubahan besar dalam tata kelola sampah. Gerakan pilah sampah harus dimulai dari rumah sebagai unit terkecil, tetapi juga harus diperkuat dengan kebijakan pemerintah yang menyeluruh,” pungkasnya.
