DPR Minta Semua Pejabat Wajib Dukung Kebijakan Presiden Prabowo

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Toha, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai adanya sosok yang ia sebut sebagai ‘raja kecil’ yang tidak mendukung kebijakan pemerintah. Menurut Toha, semua pejabat negara, mulai dari pusat hingga daerah, wajib mendukung program yang telah ditetapkan oleh Presiden.

Toha menyebutkan bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti siapa yang dimaksud oleh Presiden Prabowo dengan istilah ‘raja kecil’. Namun, jika merujuk pada pejabat negara, istilah tersebut bisa mengacu pada kepala daerah, menteri, kepala badan, atau pejabat lainnya yang memiliki kekuasaan dalam pemerintahan.

“Yang jelas, ‘raja kecil’ itu merupakan pejabat yang memiliki kekuasaan di pemerintahan, apakah di tingkat pusat atau daerah. Saya tidak tahu siapa yang dimaksud, tapi yang pasti mereka memiliki pengaruh,” ujar Toha saat ditemui di Jakarta pada Rabu (12/2/2025).

Lebih lanjut, Toha mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo yang berencana menindak pejabat yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan efisiensi anggaran negara. Kebijakan efisiensi ini sangat penting untuk memastikan pelaksanaan program-program pemerintah berjalan efektif.

Menurut Toha, semua pejabat, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh presiden, terutama dalam pengelolaan anggaran negara. “Tidak boleh ada pejabat yang tidak mendukung keputusan presiden. Jika ada yang membangkang, mereka harus ditindak tegas,” tegasnya.

Anggota DPR RI empat periode ini juga mengingatkan bahwa setiap pejabat harus mendukung visi dan misi presiden dalam melaksanakan kebijakan negara. “Tidak ada ruang bagi pejabat yang bertindak sewenang-wenang. Jika ada pejabat yang tidak mau mengikuti aturan, mereka akan menjadi penghambat kemajuan. Maka, mereka harus ditertibkan,” tambah Toha.

Toha yakin Presiden Prabowo dapat menyelesaikan persoalan ini dengan bijaksana. Ia juga percaya bahwa Prabowo sebagai sosok yang dikenal memiliki kepemimpinan yang kuat, tidak akan kesulitan dalam mendisiplinkan bawahannya yang tidak patuh.

Terkait dengan wacana reshuffle kabinet, Toha mengungkapkan bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo. Ia menilai bahwa evaluasi terhadap kinerja para menteri adalah kewenangan penuh presiden.

Sebelumnya, dalam acara Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim Expo, Surabaya, Presiden Prabowo menyampaikan adanya pejabat yang berseberangan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkannya. “Saya ingin penghematan, saya ingin hentikan pengeluaran yang tidak perlu. Ada yang melawan, ada yang merasa kebal hukum, merasa seperti ‘raja kecil’. Saya ingin uang itu digunakan untuk rakyat, untuk memenuhi kebutuhan mereka,” ujar Prabowo.