JAKARTA — Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, memandang bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat di berbagai daerah. Ia menilai evaluasi terhadap aspek keamanan pangan dan kepatuhan prosedur operasional harus terus ditingkatkan demi menjamin kualitas serta keselamatan para penerima manfaat.
Pernyataan tersebut diungkapkan Andre dalam forum diskusi Dialektika Demokrasi yang membahas evaluasi dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bertempat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026).
Menurutnya, perdebatan maupun penolakan terhadap program ini yang kerap mencuat di ibu kota tidak merepresentasikan aspirasi riil masyarakat di luar Jakarta. Dari hasil blusukan serta kunjungan kerjanya ke berbagai daerah pemilihan dan provinsi, ia mendapati antusiasme tinggi dari para siswa dan orang tua yang mengharapkan kehadiran program prioritas tersebut.
“Kalau di Jakarta mungkin ramai penolakan MBG. Namun, ketika saya berkeliling ke daerah pemilihan dan berbagai provinsi, saya bertemu dengan siswa serta masyarakat yang justru membutuhkan MBG,” ungkapnya.
Pengalaman Langsung di Lapangan
Andre menceritakan pengalamannya ketika mendampingi Presiden Prabowo meninjau langsung peresmian jembatan darurat di Sumatera Barat pada Desember 2025 lalu, pasca wilayah tersebut dilanda bencana alam. Di sela-sela kegiatan itu, sejumlah murid sekolah dasar mendatangi kepala negara dan mengungkapkan kerinduan serta harapan agar mereka bisa segera menikmati jatah makan bergizi gratis.
Peristiwa tersebut, kata Andre, menjadi pengingat nyata bahwa kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput harus menjadi fondasi utama dalam mengukur efektivitas sebuah kebijakan publik. Walaupun diakuinya masih ada catatan evaluasi, ia menekankan bahwa setiap kekurangan di lapangan semestinya disikapi dengan perbaikan sistemik, bukan dengan menghentikan program yang berdampak luas.
Mitigasi Risiko Lewat Pengawasan Teknologi
Menanggapi sejumlah kasus keracunan yang sempat terjadi di beberapa wilayah selama distribusi MBG, Andre meminta Badan Gizi Nasional (BGN) beserta para mitra penyedia makanan untuk tidak kompromi terhadap faktor kebersihan. Ia menegaskan bahwa standar operasional prosedur (SOP) mulai dari tahap pengolahan, penyimpanan bahan baku, hingga pengiriman makanan harus diawasi secara ketat.
Sebagai langkah preventif, ia mendorong optimalisasi teknologi digital seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV) dan implementasi kecerdasan buatan (AI) di dapur-dapur penyedia. Sistem pengawasan modern ini dinilai efektif untuk mendeteksi potensi kelalaian secara cepat sehingga tindakan korektif dapat langsung diambil.
“Kalau ada pelanggaran SOP, harus segera diketahui dan ditindaklanjuti. Keamanan makanan bagi anak-anak harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Pengentasan Stunting dan Komitmen Jangka Panjang
Dengan skala penerima manfaat yang kini telah mencapai kisaran 59 juta jiwa, penyelenggaraan program ini memerlukan tata kelola yang semakin matang. Di sisi lain, Andre juga mengaitkan urgensi MBG dengan target besar penurunan angka stunting nasional yang saat ini berada di angka 19 persen, sementara di Sumatera Barat tercatat menyentuh 24 persen.
Melalui perbaikan berkelanjutan, pengawasan ketat, serta komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, ia optimistis program pemenuhan gizi ini dapat berjalan secara optimal tanpa mengorbankan aspek keselamatan anak-anak bangsa.
“Program ini harus terus diperbaiki. Kekurangan harus dibenahi, pengawasan harus diperketat, dan standar operasional harus dipatuhi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya.
