JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, memberikan dukungan terhadap rencana pemerintah melakukan efisiensi anggaran guna menjaga defisit APBN 2026 tetap terkendali. Namun, ia menegaskan agar alokasi anggaran pendidikan tidak menjadi korban pemangkasan karena sektor ini merupakan pondasi utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Lalu Hadrian menilai langkah efisiensi anggaran sebagai kebijakan yang tepat dan antisipatif di tengah tekanan ekonomi global. Menurutnya, pemerintah harus menjaga ruang fiskal agar program prioritas nasional tetap berjalan tanpa gangguan.
“Dalam situasi tekanan ekonomi global seperti saat ini, efisiensi anggaran menjadi langkah yang tidak terhindarkan. Ini penting untuk menjaga kesehatan fiskal dan memastikan defisit APBN tetap terkendali,” ujar Lalu Hadrian, Selasa (17/3/2026).
Meski mendukung efisiensi, politikus asal Nusa Tenggara Barat itu mengingatkan agar pemangkasan dilakukan secara selektif dan berbasis data. Ia khawatir jika sektor pendidikan ikut terdampak, kualitas pembelajaran di seluruh Indonesia akan menurun, terutama di daerah tertinggal yang masih minim sarana dan prasarana.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa. Jika anggaran pendidikan dipangkas, maka dampaknya akan langsung dirasakan dalam proses pembelajaran, mulai dari keterbatasan fasilitas, berkurangnya program peningkatan kompetensi guru, hingga terganggunya berbagai program strategis pendidikan,” tegasnya.
Lalu Hadrian juga menyoroti potensi pelebaran kesenjangan pendidikan antarwilayah jika anggaran dipotong. Ia menekankan pentingnya mematuhi amanat konstitusi mengenai alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan agar kebijakan fiskal tetap berpihak kepada masyarakat dan berorientasi pada peningkatan mutu sumber daya manusia nasional.
Sebagai wujud pengawasan legislatif, Komisi X DPR RI akan segera menggelar rapat intensif dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Pembahasan ini bertujuan mengkaji rencana efisiensi tanpa mengorbankan masa depan generasi muda.
“Komisi X akan mendalami rencana efisiensi ini bersama mitra kerja kami. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak mengorbankan kualitas pendidikan dan tetap menjamin keberlanjutan berbagai program pendidikan,” jelasnya.
Dengan sikap tersebut, Lalu Hadrian berharap pemerintah dapat menyeimbangkan kebutuhan fiskal jangka pendek dengan investasi pendidikan jangka panjang, sehingga Indonesia tetap kompetitif di era globalisasi. Komisi X DPR RI juga menyatakan siap mengawal alokasi anggaran pendidikan agar tetap berkualitas dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
