JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan penjelasan terkait isu efisiensi anggaran yang beredar, menegaskan bahwa kebijakan penghematan yang diterapkan pemerintahannya tidak mengganggu operasional sehari-hari. Menurutnya, anggaran yang berhasil dihemat akan dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat langsung bagi masyarakat, seperti penyediaan pupuk dan perbaikan fasilitas pendidikan.
Prabowo menjelaskan bahwa efisiensi yang dimaksudkan tidak akan mempengaruhi kegiatan operasional yang esensial.
“Memang saya ingin melaksanakan efisiensi, tapi efisiensi ini tidak mengganggu pekerjaan operasional sehari-hari,” ujar Prabowo saat acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (14/2).
Salah satu isu yang sempat beredar adalah pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran. Namun, Prabowo dengan tegas membantah informasi tersebut. “Narasi isu gaji dipotong itu tidak benar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa efisiensi ini difokuskan pada pengurangan kegiatan yang tidak krusial, seperti perjalanan dinas ke luar negeri dan seminar-seminar yang tidak langsung berdampak pada rakyat. “Rakyat butuh mitigasi, pupuk, bibit, dan perbaikan sekolah. Tidak perlu seminar lagi,” ujarnya, menggarisbawahi bahwa dana yang dihemat akan lebih baik dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
Prabowo juga mengungkapkan bahwa penghematan yang telah dilakukan pemerintah hingga saat ini mencapai sekitar Rp300 triliun. Angka tersebut dicapai tanpa mengganggu program-program vital, termasuk di bidang pendidikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya juga memberikan penegasan mengenai kriteria kegiatan pemerintahan yang terdampak oleh efisiensi anggaran. Menurut Sri Mulyani, penghematan ini lebih banyak berfokus pada pengurangan biaya perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor (ATK), serta perayaan dan kegiatan seremonial lainnya. “Kriteria efisiensi kementerian dan lembaga menyangkut aktivitas seperti perjalanan dinas, seminar, ATK, dan peringatan serta kegiatan seremonial,” jelas Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari yang sama.
Sebagai catatan, kebijakan efisiensi anggaran ini tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai honorer, biaya UKT Perguruan Tinggi Negeri (PTN), atau beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang tetap dijaga kelangsungannya.
Dengan langkah efisiensi yang lebih tepat sasaran, pemerintah berharap dapat mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor yang memberikan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
