Kategori
Empat Menteri Kabinet Jepang Mengundurkan Diri Karena Korupsi
Empat menteri kabinet di Jepang mengundurkan diri pada hari Kamis karena skandal penggalangan dana yang melibatkan faksi terkuat partai pemerintah. Lebih dari 500 juta yen (£2,8 juta; $3,4 juta) diduga berakhir di dana gelap selama periode lima tahun hingga 2022.
Jaksa Tokyo juga dilaporkan telah meluncurkan penyelidikan korupsi, seperti yang dilaporkan oleh Nikkei.
Ini adalah pukulan terbaru bagi pemerintahan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida yang semakin tidak populer, di mana tingkat persetujuan telah merosot.
Dukungan publik untuk Partai Demokratik Liberal (LDP), yang telah berkuasa hampir secara kontinu sejak tahun 1955, turun di bawah 30% untuk pertama kalinya sejak 2012, menurut survei NHK pada hari Selasa. Para pemilih telah marah karena inflasi, serta penanganan skandal sebelumnya oleh Mr Kishida.
Sekretaris Kabinet Utama dan juru bicara pemerintah teratas Hirokazu Matsuno, yang sering dianggap sebagai tangan kanan Mr Kishida dan wajah pemerintahnya, adalah salah satu dari empat menteri yang paling menonjol.
Menteri Ekonomi dan Industri Yasutoshi Nishimura, Menteri Urusan Dalam Negeri Junji Suzuki, dan Menteri Pertanian Ichiro Miyashita juga mengundurkan diri pada hari Kamis. Penggantinya diharapkan diumumkan pada akhir hari.
Selain itu, lima wakil menteri senior dan seorang wakil menteri parlemen dari faksi yang sama, sebelumnya dipimpin oleh mendiang PM Shinzo Abe, juga mengundurkan diri.
Mundurnya massal ini sekarang meninggalkan LDP dalam situasi tidak lazim di mana tidak ada perwakilan dari faksi terbesar dan terkuatnya di dalam kabinet.
Mr Kishida, yang mulai menjabat pada Oktober 2021, mengatakan pada hari Rabu bahwa ia akan menghadapi tuduhan tersebut “secara langsung”. Faksi tersebut diduga gagal melaporkan ratusan juta yen pendapatan dari penggalangan dana.
Juga dikenal sebagai kelompok kebijakan Seiwa, faksi tersebut telah menetapkan kuota untuk anggotanya dalam penjualan tiket untuk acara penggalangan dana partai. Ketika penjualan mereka melebihi kuota, anggota menerima dana tambahan. Dalam konteks ini, itu tidak melanggar hukum Jepang.
Namun, tuduhan dalam kasus ini – yang dipicu oleh keluhan pidana – menunjukkan bahwa pendapatan tambahan tersebut tidak dilaporkan dan malah masuk ke dalam dana gelap. Mr Matsuno sendiri dituduh tidak melaporkan lebih dari 10 juta yen pendapatan.
Faksi besar lainnya dalam LDP, termasuk yang sebelumnya dipimpin oleh Mr Kishida, juga menghadapi tuduhan penggelapan pendapatan dari penggalangan dana.
Pada hari Rabu, Dewan Rendah Diet Jepang menolak mosi tidak percaya yang diajukan oleh oposisi terhadap kabinet Mr Kishida. LDP dijadwalkan akan mengadakan pemilihan pimpinan pada September mendatang. Pemilihan umum dijadwalkan pada 2025.
Beberapa pengamat mengatakan bahwa bahkan jika Mr Kishida dapat terus bertahan di jabatannya, kredibilitasnya akan sangat tercoreng oleh skandal yang sedang berlangsung.
“Kishida akan tetap berkuasa untuk saat ini karena tidak ada kandidat lain yang jelas untuk presiden berikutnya. Tetapi jika calon yang kuat muncul, mungkin akan ada gerakan untuk menyingkirkan Kishida,” kata Yu Uchiyama, seorang profesor ilmu politik di Universitas Tokyo, kepada Reuters pekan ini.
