JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan siap memberikan tambahan kontribusi kepada kas negara melalui peningkatan kinerja perusahaan pelat merah, seiring dengan usulan anggaran tahun 2026 yang diajukan senilai Rp604 miliar.
Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa anggaran tersebut bukan semata-mata beban bagi keuangan negara.
Justru, menurutnya, dana tersebut akan dimaksimalkan untuk mendorong efisiensi dan tata kelola yang baik demi mendongkrak pendapatan negara dari sektor BUMN, khususnya melalui lembaga pengelola aset Danantara.
“Nah jadi kita tidak istilahnya membebani keuangan negara. Tapi kita yakini kita juga akan memberikan kontribusi tambahan kepada negara,” kata Erick melalui keterangan di Jakarta, Kamis.
Upaya ini menjadi bagian dari strategi Kementerian BUMN untuk memastikan seluruh perusahaan negara mampu memberikan dividen optimal serta menjalankan penugasan strategis dari pemerintah secara berkelanjutan.
Dalam hal ini, Danantara akan berperan penting sebagai pengelola aset yang ditugaskan untuk menjaga dan memperbaiki struktur keuangan sejumlah BUMN.
Erick Soroti Tata Kelola dan Kolaborasi Strategis
Erick menegaskan bahwa fokus utama Kementerian BUMN bukan hanya mengawasi operasional, tetapi juga melakukan negosiasi dalam pelaksanaan penugasan pemerintah, seperti program pemberdayaan desa.
Dalam proses ini, kolaborasi dengan Kementerian Keuangan telah membuahkan hasil, termasuk pemangkasan waktu penyaluran subsidi kompensasi dari dua tahun menjadi enam bulan.
Tak hanya mengawal program, Erick juga menyampaikan bahwa Kementerian BUMN memiliki fungsi pengawasan yang aktif terhadap pelaksanaan berbagai penugasan.
Ia menambahkan bahwa Danantara diharapkan mampu mengoptimalkan kontribusinya bagi pembangunan bangsa melalui restrukturisasi dan efisiensi aset.
“Penugasan pemerintah, termasuk hapus buku hapus tagih. Belum lagi nanti dari Danantara ada rencana restrukturisasi. Itu juga nanti kami akan mendampingi dan membantu dari kegiatan Danantara,” ujar Erick pula.
BUMN Siapkan Strategi Jangka Panjang
Dengan Danantara sebagai instrumen strategis pengelolaan aset, Kementerian BUMN berambisi menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi APBN.
Penerapan prinsip efisiensi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan program ini.
Erick menilai, tanpa membebani APBN secara langsung, lembaga ini justru akan membuka peluang baru penerimaan negara yang lebih optimal dan berkelanjutan.***
