Live Program Jelajah UHF Digital

Geger Dinkes Kota Bogor Temukan Dua Kasus Cacar Monyet di Kota Hujan

BOGOR – Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkot Bogor mencatat ada dua kasus terkonfirmasi cacar monyet (Monkeypox) di Kota Bogor. Kedua Pasien saat ini tengah menjalani isolasi mandiri dengan pemantauan Dinkes.

Kadinkes Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan awalnya pihaknya mendapatkan laporan salah satu Puskesmas di Kota Bogor pada 23 November 2023 lalu. Bahwa ada temuan 2 kasus cacar monyet.

Terkomfirmasinya kasus Monkeypox setelah dilakukan pengambilan spesimen, berupa spesimen swab orofaring, swab lesi, swab anal dan serum darah.

“Surveilans Dinkes Kota Bogor selanjutnya mengirimkan sampel ke Laboratorium BKPK Jakarta. Kedua kasus dinyatakan terkonfirmasi monkeypox setelah Laboratorium BKPK melakukan feedback hasil lab ke Dinkes Kota Bogor,” katanya dalam keterangannya, Sabtu (2/12/2023).

Retno menjelaskan gejala yang dirasakan kedua pasien terkonfirmasi cacar monyet seperti demam disertai ruam di daerah telapak tangan, badan, muka, dan area genital. Kemudian kasus juga terdapat pembengkakan kelenjar getah bening.

“Kedua pasien berjenis kelamin laki-laki, dengan orientasi seksual LSL (laki seks lelaki),” ungkapnya.

Dari penelusuran sementara, kedua pasien ini diketahui memiliki riwayat kontak seksual dalam 21 hari terakhir sebelum munculnya gejala. “Terhitung dari tanggal 20 November dan dilakukan pemantauan harian melalui Puskesmas,” ungkapnya.

Di sisi lain, tambah Retno, Dinkes Kota Bogor melakukan respons cepat untuk mencegah penularan. Yakni pertemuan koordinasi teknis penemuan kasus suspek Mpox yang dihadiri oleh petugas surveilans dan petugas program HIV di rumah sakit dan Puskesmas.

“Melakukan penyelidikan epidemiologi secara lengkap terhadap masing-masing kasus,” terangnya.

Selanjutnya, melakukan pelacakan dan mendata kontak erat kasus. Termasuk tatalaksana kasus sesuai dengan pedoman Pencegahan dan Pengendalian Mpox berupa pemantauan harian kasus, pemantauan harian kontak erat, serta assessmen isolasi mandiri.

“Koordinasi dengan Dinkes Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan. Memastikan semua kebutuhan baik dari sistem pelaporan hingga logistik penunjang pemeriksaan laboratorium,” tutupnya.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *