Rencana pembentukan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA dari yang sebelumnya Dewan Pertimbangan Presiden masih terus bergulir. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa perubahan ini tidak melanggar konstitusi maupun semangat reformasi. Menurut Ahmad Muzani, tugas dan fungsi DPA ini akan tetap sama dengan Wantimpres, yaitu memberikan masukan kepada Presiden.
Gerindra Tegaskan Wacana DPA Tak Akan Langgar Konstitusi
