JAKARTA – Dalam semangat peringatan HUT Bhayangkara ke-79, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas pengabdian Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional.
Ia menegaskan bahwa di usia ke-79 ini, Polri semakin berperan sebagai sahabat masyarakat dan pilar utama keadilan sosial di tanah air. Tema yang diangkat tahun ini, “Polri untuk Masyarakat”, mencerminkan semangat pelayanan humanis yang terus dikembangkan.
Mendagri Tito menyampaikan ucapan selamat mewakili Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), sembari menekankan bahwa tugas Polri bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui pendekatan Presisi dan humanis.
Ia menyebutkan bahwa di tengah tantangan zaman, Polri harus tampil responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial yang berkembang.
“Dalam kesempatan yang baik ini, saya beserta seluruh keluarga besar Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-79 tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia,” ujar Menteri Tito, Senin (30/6/25).
Lebih lanjut, Tito menggarisbawahi bahwa Polri tidak bisa berjalan sendiri dalam mengemban amanat undang-undang.
Sinergi dan kolaborasi lintas institusi, dari pemerintah pusat hingga tingkat desa, menjadi kunci memperkuat stabilitas nasional.
Polri harus membuka ruang partisipasi publik dan mendengarkan aspirasi masyarakat demi terciptanya keadilan yang merata.
Menurut Tito, pelibatan pemda, camat, lurah, hingga kepala desa dalam sistem keamanan nasional sangat penting.
Kementerian Dalam Negeri, tambahnya, berkomitmen mendukung kolaborasi yang memperkuat ketahanan politik dan keamanan di seluruh penjuru negeri.
“Berkenaan dengan hal tersebut, saya meyakini bahwa sinergi dan kolaborasi antara Polri dan semua stakeholder pemerintah, baik pusat maupun sampai ke tingkat desa serta seluruh elemen masyarakat perlu untuk terus diperkuat,” jelas Menteri Tito.
Mantan Kapolri itu menilai bahwa kondisi keamanan yang stabil akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.
Dengan sinergi menyeluruh hingga tingkat desa, program-program pembangunan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto bisa berjalan maksimal, mulai dari pusat hingga daerah.
Tak hanya berdampak pada ketertiban dan keamanan, harmonisasi antara aparat dan pemerintah daerah juga memungkinkan alokasi anggaran daerah (APBD) bisa tepat sasaran.
Tito menekankan bahwa kesejahteraan rakyat dan ketahanan politik saling terkait dan keduanya harus dibangun lewat kebijakan yang berpihak kepada publik.
“Sekali lagi, Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang ke-79. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan petunjuk, bimbingan, pertolongan, kepada kita semua dalam rangka memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai ini,” jelas Mendagri.***
