JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengambil langkah tegas dengan mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memberantas premanisme di ibu kota.
Langkah ini merupakan respons langsung terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, yang menyoroti maraknya aksi premanisme yang meresahkan masyarakat dan menghambat iklim investasi.
Rano Karno menegaskan komitmennya untuk menciptakan Jakarta yang aman dan kondusif.
“Sekarang kan Pak Presiden sudah instruksikan, Kapolri sudah instruksikan. Harus melakukan pembenahan terhadap masalah premanisme,” ujarnya saat ditemui wartawan di kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Minggu (11/5/2025).
Dalam keterangan terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo merasa sangat resah dengan aksi premanisme yang berkedok organisasi masyarakat (ormas). Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang tidak sehat.
“Aksi-aksi tersebut membuat iklim investasi di Tanah Air menjadi tidak kondusif,” kata Prasetyo.
Operasi Besar-Besaran di Jakarta
Untuk menangani masalah ini, Satpol PP Jakarta akan bersinergi dengan TNI, Polri, dan instansi terkait dalam operasi besar-besaran yang dimulai sejak 1 Mei 2025. Operasi ini menargetkan praktik premanisme, termasuk pemalakan dan intimidasi yang dilakukan oknum ormas. Sebelumnya, ratusan bendera organisasi seperti Pemuda Pancasila dan FBR telah dicopot sebagai bagian dari upaya penertiban ruang publik.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa operasi ini bertujuan menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Premanisme menjadi keresahan masyarakat dan berpotensi menghambat investasi,” ungkapnya.
Langkah Konkret untuk Jakarta Lebih Aman
Rano Karno, yang akrab disapa Bang Doel, menegaskan bahwa penertiban ini bukan sekadar seremonial. Satpol PP akan bekerja secara terukur sesuai peraturan perundang-undangan untuk memastikan Jakarta bebas dari gangguan premanisme.
Langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang meminta ormas untuk bersinergi dengan pemerintah dan mendukung agenda pembangunan, bukan malah menjadi pengganggu.
Warga Jakarta pun menyambut baik upaya ini. Banyak yang berharap operasi ini dapat mengembalikan rasa aman di ruang publik, terutama di pasar-pasar tradisional dan kawasan perdagangan yang kerap menjadi sasaran aksi premanisme. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, Jakarta diharapkan bisa menjadi kota yang lebih tertib dan ramah bagi warganya serta investor.
Masyarakat Diminta Aktif Melapor
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak takut melaporkan aksi premanisme atau tindakan kriminal yang dilakukan oknum ormas. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dengan preman.
“Jadi masyarakat jangan takut laporkan ormas yang bertindak semena-mena, apalagi kriminal,” tegasnya.
