Inggris Perbarui Peta Resmi Palestina Pasca Pengakuan Negara, Dukung Solusi Dua Negara

LONDON, INGGRIS – Pemerintah Inggris mengambil langkah bersejarah dengan mengakui kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka pada 21 September 2025. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Luar Negeri Inggris (UK Foreign Office) secara resmi memperbarui peta wilayah Timur Tengah di situs web pemerintahannya, mengganti label lama menjadi penandaan baru yang lebih netral dan inklusif.

Langkah ini langsung memicu reaksi beragam dari komunitas internasional, termasuk kritik tajam dari Israel dan Amerika Serikat.

Menurut pernyataan resmi UK Foreign Office, pengakuan ini bertujuan untuk menjaga prospek solusi dua negara di tengah eskalasi konflik Gaza, ekspansi pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat, serta situasi sandera yang masih berlangsung akibat aksi Hamas.

“Halaman ini telah diperbarui dari ‘Wilayah Palestina yang Diduduki’ menjadi ‘Palestina’,” demikian bunyi catatan perubahan di halaman saran perjalanan luar negeri Inggris, yang kini menampilkan label “Palestina (Tepi Barat)” dan “Palestina (Gaza)”.

Pembaruan peta ini bukan hanya simbolis, melainkan bagian dari upaya diplomatik lebih luas untuk mendorong perdamaian berkelanjutan di wilayah tersebut. Perdana Menteri Inggris, Sir Keir Starmer, menekankan bahwa langkah ini diambil bekerja sama dengan sekutu dekat seperti Kanada dan Australia, yang juga mengumumkan pengakuan serupa pada hari yang sama.

“Hamas tidak akan memiliki peran dalam masa depan Palestina,” tegas Starmer, sambil menyerukan pembebasan segera para sandera tanpa syarat.

Namun, keputusan ini menuai kontroversi. Israel dan Amerika Serikat menyebut pengakuan tersebut sebagai “hadiah untuk Hamas,” sebuah tuduhan yang langsung ditolak keras oleh Starmer beserta para menterinya, seperti dilaporkan The Independent. Kritik ini menyoroti ketegangan geopolitik yang terus membara, di mana pengakuan Palestina dipandang sebagai pukulan bagi upaya diplomasi pro-Israel.

Berikut tiga poin utama dari pernyataan pemerintah Inggris terkait pengakuan Palestina:

1. Perlindungan Solusi Dua Negara: Tindakan ini diambil untuk melindungi peluang solusi dua negara di tengah situasi Gaza yang memburuk, ekspansi pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat, dan situasi sandera Hamas yang berkepanjangan.
2. Penolakan Peran Hamas: Perdana Menteri menegaskan bahwa Hamas tidak boleh ikut campur dalam masa depan Palestina, serta mendesak pembebasan para sandera secara tanpa syarat.
3. Koordinasi Internasional: Langkah historis ini dilakukan bersama Kanada dan Australia, sebagai bagian dari inisiatif global untuk mendukung jalan damai dan kesetaraan hak bagi rakyat Israel serta Palestina.

Pengakuan Inggris ini menambah daftar negara Eropa yang telah mengakui Palestina, mengikuti jejak Spanyol, Irlandia, dan Norwegia sebelumnya.

Di tengah dinamika konflik Israel-Palestina yang rumit, pembaruan peta resmi ini menjadi penanda pergeseran sikap diplomatik Barat, berpotensi memengaruhi negosiasi perdamaian mendatang.